Membincangkan relasi Indonesia – China dengan nama KH. Abdurrahman Wahid menjadi menarik di tengah keinginan publik untuk mengetahui visi dan misi calon presiden dalam persoalan kebijakan politik luar negeri menjelang pelaksanaan debat keempat 30 Maret 2019. KPU RI juga telah menerima masukan dari masyarakat agar tema hubungan luar negeri Indonesia dengan China diangkat menjadi salah satu isu dalam debat Capres guna menghindari ’politisasi’ dari kedua kubu yang dapat merugikan hubungan luar negeri kedua negara dalam jangka panjang.
Salah satu legacy kebijakan KH. Abdurrahman Wahid ketika menjadi presiden adalah menempatkan China sebagai mitra penting dalam lanskap politik luar negeri Indonesia. Sejalan dengan itu, kebijakan politik luar negeri Presiden Joko Widodo juga dimulai dengan sebuah pesan simbolik yang sama: menjadikan negeri Tirai Bambu itu sebagai tujuan pertama kunjungan kenegaraan Tahun 2014. Keinginan untuk meningkatkan hubungan Indonesia – China ini juga kita dengar dari Calon Presiden Prabowo Subianto ketika menghadiri HUT 69 berdirinya Republik Rakyat China di Jakarta Bulan September tahun lalu dengan menyatakan China sangat penting bagi Indonesia (Jawapos, 28/9/2018).
Politik Penyeimbangan
Secara geopolitik dan geostrategis, kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Abdurrahman Wahid dianggap lebih assertif dengan melakukan pendekatan hubungan dengan negara- negara Asia terutama China, India dan Timur Tengah (Rahman: 2005), termasuk dengan menggagas pembentukan poros Jakarta- Beijing- New Delhi. Gagasan Gus Dur tidaklah berlebihan, karena secara factual kekuatan China dan India mulai bangkit serta dunia tengah menuju pada post american world dimana Amerika tidak bisa lagi mendominasi urusan global di abad dua puluh satu (Zakaria : 2001). Meskipun langkah Gus Dur ini dipersepsikan telah meninggalkan kerangka kerjasama ASEAN, tetapi sebagai negara yang menganut prinsip kebijakan luar negeri bebas aktif, terobosan ini dinilai perlu sebagai politik penyeimbangan (political balancing) – karena selama era orde baru Indonesia lebih condong ke Amerika Serikat dan Barat. Dalam tulisan berjudul Indonesia: Balancing The United States and China, Aiming for Independence, kebijakan Presiden RI keempat ini didasari keinginan untuk meningkatkan level hubungan (a desire for elevated ties) Indonesia dengan China (Hamilton, Dave: 2015), meskipun sejumlah Negara barat khawatir dengan fenomena ‘kebangkitan Asia’ ala Gus Dur (Shambazy: 2010).
Gagasan Gus Dur bagi peningkatan hubungan Indonesia-China menjadi tangga baru dalam sejarah hubungan diplomatik kedua negara yang sebelumnya berjalan naik turun (ups and downs). Hubungan diplomatik Indonesia–China awalnya digagas Perdana Menteri Mohammad Hatta melalui surat pemberitahuan tentang berdirinya Negara Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 11 Januari 1950 kepada Pemerintah China. Surat ini baru diterima Perdana Menteri China, Zhou Enlai pada tanggal 27 Pebruari 1950 yang kemudian dibalas melalui Nota Perdana Menteri China pada tanggal 29 Maret 1950 melalui perantara instansi urusan luar negeri India kepada Muhammad Hatta. Pada tanggal 28 Oktober 1953, Arnold Mononutu, Duta Besar dan berkuasa penuh Republik Indonesia pertama, secara resmi diterima oleh Pemimpin China, Mao Zedong. Meskipun perjalanan hubungan Indonesia – China berlangsung sangat baik di dekade 1950 hingga pertengahan 1960an, tetapi karena persoalan pemberontakan PKI pada Tahun 1965 telah berdampak pada pemutusan hubungan diplomatik dengan China di Tahun 1967. Pasang surut hubungan diplomatik Indonesia-China ini digambarkan dalam buku Chinese Policy Toward Indonesia 1949-1967 sebagai permusuhan menuju hubungan secara damai dan kembali bermusuhan (Mozingo: 2007). Hubungan kedua Negara kemudian dinormalisasi lagi oleh Presiden Soeharto pada Tanggal 8 Agustus 1990 melalui serangkaian pertemuan termasuk kesepakatan Tokyo tanggal 23 Pebruari 1989. Pasca kejatuhan Presiden Soeharto, hubungan Indonesia – China di bawah pemerintahan Presiden Habibie berada dalam posisi ‘dingin’ dan tidak ada kebijakan yang signifikan yang dihasilkan.
Keberlanjutan gagasan Gus Dur
Meskipun Gus Dur tidak lama berkuasa, tetapi gagasannya tentang penguatan hubungan Indonesia – China tetap otentik dan diteruskan para penggantinya baik Megawati, SBY hingga Jokowi. Presiden Megawati menfokuskan kerjasama di bidang energy dengan membawa sejumlah besar pengusaha Indonesia ke China dan menandatangani Indonesia-China Energy Forum pada Tahun 2002. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menandatangani Strategic Partnership bersama Presiden Hu Jintao pada Tahun 2005 dengan tujuan membangun perspektif strategis dan memusatkan perhatian pada hubungan jangka panjang ketataran baru yang menguntungkan kedua negara. Tahun lalu Presiden Joko Widodo juga menyaksikan penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Kemitraan Strategis Indonesia-China 2017-2021 di Beijing termasuk kerjasama ekonomi dan teknik serta kerjasama fasilitasi proyek kereta cepat Jakarta Bandung.
Gus Dur sudah lama meninggalkan kita, tetapi apa yang digagasnya tentang peningkatan hubungan dengan China kini dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Dalam kesempatan mengantar Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siraj menemui Dubes RI di Beijing tahun lalu, saya mendapatkan informasi yang cukup menggembirakan: lebih dari empat belas ribu anak Indonesia kini menimba ilmu di China dalam berbagai bidang. Sekarang kita tunggu bagaimana debat capres keempat 30 Maret 2019 ini akan bisa mengangkat isu Hubungan Indonesia – China secara lebih jernih dan berimbang baik dari Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. _Wallahul ‘alam bi as shawab.
Penulis : Imron Rosyadi Hamid, Rois Syuriyah PCINU Tiongkok, tulisan ini telah dimuat di Jawa Pos 30 April 2019
