Bu Sinta Nuriyah

Mengkaji Secara Ilmu Ushul Fiqh Pernyataan Bu Sinta Nuriyah Perihal “Aurat” dan “Jilbab”

Posted on

Oleh Edi AH Iyubenu, Wakil Ketua LTN PWNU DIY

Lagi dan lagi, sebagian kita riuh berpolemik oleh suatu pernyataan publik. Kali ini, tak tanggung-tanggung, yang “disodoki” adalah pernyataan Ibu Sinta Nuriyah, istri almarhum Gus Dur. Menutup aurat itu wajib; mengenakan jilbab itu tidak wajib, begitu kira-kira ungkapan Bu Sinta.

KLIK DISINI untuk mengirim WA (tanpa harus menyimpan nomor terlebih dahulu) ke Call Center NU Care LAZISNU DIY, untuk konsultasi/tanya-tanya.

Akar polemiknya ialah ihwal pemahaman (verstehen) sebagian kita terhadap kata “aurat” dan “jilbab”. Lalu meluas kepada ihwal penafsiran teks al-Qur’an, berikutnya hukum Islam (fiqh).

Mari kita kaji bersama secara metodologi hukum Islam (Ushul Fiqh).

Secara ilmu Ushul Fiqh, lazim dikenal bahwa durasi panjang penurunan al-Qur’an, di antara fungsinya ialah merespons fenomena-fonomena yang terjadi di dalam masyarakat Arab waktu itu. Ya, waktu itu. Kita bisa menyaksikannya dengan nyata pada khazanah asbabun nuzul.

Ketika Rasul Saw telah wafat, dengan status beliau Saw sebagai nabi terakhir, otomatis tak ada lagi wahyu dari Allah Swt yang menjalankan fungsi merespons fenomena-fenomena itu. Itu Al-Qur’an telah dinyatakan final sebagai hudzan lin nas. Kita semua sepakat ini tanpa kecuali.

Tetapi mari kita pahami hal prinsip ini.

Apa-apa yang direspons al-Qur’an di masa itu logis belaka bila terlingkup pada fenomena dan peristiwa masa itu dan menggunakan diksi-diksi masa itu pula. Segala fenomena yang terjadi sepeninggal Rasul Saw, lihatlah misal tragedi Karballa yang sangat luar biasa dahsyat kepedihannya, tak lagi mendapat respons dari wahyu. Tak ada diksi tradisi dan fenomena baru yang diakomodir lagi.

Lalu mari kita fokus pada respons al-Qur’an terhadap pratik mabuk-mabukan pakai khmar waktu itu. Selain al-Qur’an tak seketika memvonisnya haram (bukti bahwa Islam lebih mengedepankan pendekatan rahmat dalam menegakkan ajaran-ajarannya), ayat-ayat terkait menggunakan diksi khmar. Ya, hanya khamr.

Mengapa bukan ciu, whiskey, lem aibon, sabu, dan sebagainya? Jawabannya jelas: karena diksi yang dikenal di masa itu adalah khamr.

Khamr secara faktual mengandung dua lingkup: satu, zat yang memabukkan, dua, kemabukan itulah yang menjadi ‘illat (sebab/konteks hukum) pengharamannya.

Dikarenakan lingkupnya meliputi dua aspek sekaligus, zat dan dampaknya, maka ayat khamr itu secara Balaghah relevan untuk dikelompokkan ke dalam kategori majaz (metafora) dan tasybih (penyerupaan, keserupaan). Khamr sebagai majaz melesakkan makna bahwa keharaman khamr juga berlaku secara mazaji kepada segala zat lain yang mengandung keserupaan dampak dengan khamr (dalam Ushul Fiqh disebut qiyash; menempati urutan keempat setelah al-Qur’an, sunnah Nabi Saw, dan ijma’ dalam skema Ushul Fiqh Abdul Wahab Khalaf). Tegasnya, segala zat dalam nama dan kemasan apa pun yang menimbulkan dampak memabukkan (ini ‘illat-nya), itu setara dengan keharaman khamr. Jadi, sabu, whiskey, ciu, dan sebagainya, yang dikenal kini sebagai fenomena hidup kita hukumnya sama haramnya dengan khamr.

Umpama 50 tahun lagi, ada produk lain yang namanya benar-benar baru, terbitan pabrik mana saja dan siapa saja, cara konsumsinya mau diminum, dihisap, ataupun dicolokkan ke mata, jika ia mendampakkan kemabukan sebagaimana khamr, ia pun haram.

Sampai di sini, terang sekali bahwa penggunaan diksi khamr dalam al-Qur’an adalah satu hal (merespons fenomena yang terjadi di masa itu) dan keharaman segala zat yang memabukkan adalah satu hal lainnya. Yang pertama tetap, menjadi hukum asalnya (al-dalil al-sami’). Yang kedua bisa berubah bentuk dan wujudnya, yang diqiyaskan kepada sumber hukum asal pertama tadi.

Inilah mekanisme Ushul Fiqh yang diteorikan oleh Abdullah Mushtafa al-Maraghi dalam kitab Al-Fathu al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyin (telah diterjemahkan oleh Buya Husein Muhammad dalam Ensiklopedia Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa), bahwa al-dalil al-sami’ (sumber hukum awal/dalil) ditransmisikan dalam argumen teks (metodologi) yang berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi kemudian hingga melahirkan suatu hukum. Derajat hukum yang kemudian sama dengan derajat hukum sumber asalnya.

Baca Juga >  Dua Sisi Syariat yang Meniscayakan Dinamika

Sekarang mari telisik perihal “aurat” dan “jilbab”.

Surat al-Ahzab ayat 59 (boleh tambahkan surat an-Nur ayat 31) berbicara tentang kewajiban menutup aurat dan “menutupkan kain kerudung ke dada” atau “mengulurkan jilbab”. Kita bagi dalam dua diksi: aurat dan jilbab.

Menutup aurat adalah wajib. Para ulama sepakat. Jika lalu definisi dan lingkup aurat dibahas lebih jauh, ini akan melebar sangat luas lagi. Pada posisi inilah, para ulama berbeda pendapat: yang mana yang dimaksud aurat?

Abu Hanifah, misal, mengatakan wajah dan tangan bukanlah bagian dari aurat perempuan. Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan wajah dan telapak tangan bagian dari aurat. Imam Syafii mengatakan semua tubuh merupakan aurat, kecuali wajah dan telapak tangan dalam waktu shalat saja. Ini masih akan berbeda banyak lagi kalau ditarik ke generasi ulama berikutnya dan berikutnya lagi.

Pada pokoknya, semua ulama bersepakat wajib hukumnya menutup aurat.

Sekarang mari perhatikan penggunaan diksi “jilbab” dan “kudung”. Dalam tradisi Arab masa itu, jilbab adalah kain yang menutupi dari kepala sampai kaki. Di wilayah lain, ada yang menyebutnya abaya. Juga gamis. Atau jubah. Kudung adalah kain yang menutupi kepala hingga ke dada. Termasuk leher. Mungkin kalau sekarang kita bisa menyebutkan kudung ala Paris dan Pasmina.

Jika kita terapkan prinsip bahwa turunnya ayat ini juga merespons peristiwa yang terjadi di masa itu dan penggunaan diksinya (jilbab) sesuai dengan konteks masa itu, lalu kita terapkan prinsip Balaghah tadi, kita akan menemukan peta pemahaman bahwa menutup aurat itu wajib (ini satu hal) dan menggunakan jilbab (atau kudung) sebagai alat atau sarana menutup aurat untuk memenuhi aspek pertama tadi adalah satu hal lainnya lagi.

Dengan kata lain, dengan metode Balaghah majaz dan tasybih, sebagaimana dalam kasus khamr di atas, kewajiban menutup aurat adalah maqashidus syariah-nya, hukum asalnya. Adapun menggunakan jilbab untuk memenuhi hukum asal tersebut, dengan mengikuti episteme tradisi Arab dulu atau episteme kita kini bisa berubah saja sesuai dinamika hidup kita sendiri.

Sebagaimana ciu haram hukumnya karena memenuhi maqashid syariah keharaman khamr, mengenakan alat, sarana, kain yang tidak bernama jilbab juga sahih saja sepanjang memenuhi asas maqashid syariah menutup aurat itu. Maka boleh saja Anda tidak mengenakan jilbab, tetapi wajib bagi Anda untuk menutup aurat. Entah apa namanya, bentuknya, warnanya, modelnya, dan sebagainya.

Sekali lagi, wajib bagi Anda untuk menutup aurat, tetapi tidak wajib bagi Anda untuk semata memenuhinya dengan model jilbab. Menutup aurat masuk dalam ketgori hukum kulli atau ushul, sementara cara berpakaian yang menutup aurat itu masuk dalam kategori juz-i atau furuq –alias cabang-cabang, teknis-teknis.

Sampai di sini, saya kira teranglah bahwa pernyataan Bu Sinta tidak mengandung masalah secara ilmu Ushul Fiqh. Justru itu dapat diindikasikan sebagai keluasan ilmunya perihal metodologi hukum Islam dalam mendudukkan hal yang esensial dengan artifisial. Andai kita mengedepankan husnuddan dan kemudian mengkajinya dengan pendekatan ilmu, insya Allah ada sisi hikmah yang bisa kita dulang.

Semoga bermanfaat.

Wallahu a’lam bish shawab.

Jogja, 21 Januari 2020