Moch Najib Yuliantoro
Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor dan Dosen Filsafat Universitas Gadjah Mada
================================================
GERAKAN sosial selalu menjadi indikator sekaligus titik poin perubahan dalam sejarah masyarakat. Namun, karakter gerakan sosial senantiasa berevolusi mengikuti dinamika sosial-politik dan perkembangan teknologi komunikasi.
Saat ini, memasuki era digital dan globalisasi yang serba cepat, peta gerakan sosial masa depan tidak lagi sekadar berpusat pada konflik kelas atau perjuangan identitas, tetapi juga bagaimana organisasi sosial mengintegrasikan sumber daya ekonomi, teknologi, dan kaderisasi generasi muda secara simultan.
Pemikiran Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Gus Addin Jauharuddin, melalui konsep BISA (Bisnis, Inovasi Digital, SDM, Anak Muda), memberikan contoh konkret adanya adaptasi gerakan sosial Ansor menuju masa depan yang relevan dan transformatif. Dalam tulisan ini, saya akan membedah peta gerakan sosial masa depan dengan pendekatan teori klasik dan kontemporer, lalu mengaitkannya dengan strategi gerakan Gus Addin untuk Ansor.
Model-Model Gerakan Sosial
Teori gerakan sosial klasik yang dipelopori Karl Marx menekankan bahwa ketimpangan struktural dalam sistem ekonomi kapitalis adalah pemicu utama mobilisasi sosial (Tilly, 1978). Konflik kelas menjadi motor utama perubahan, di mana kaum proletariat berjuang melawan eksploitasi kaum borjuis. Pemikiran ini menjadi pijakan penting dalam banyak gerakan sosial abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Namun, kritik muncul dari Max Weber yang mengingatkan pentingnya dimensi nilai, etika, dan rasionalitas dalam aksi kolektif (Weber, 1978). Weber menekankan etika tanggung jawab sebagai syarat utama kepemimpinan yang efektif dalam politik dan gerakan sosial. Pemahaman Weber membuka ruang bagi analisis gerakan sosial tidak hanya sebagai produk konflik ekonomi, tetapi juga hasil orientasi nilai sosial.
Kelemahan teori klasik di atas adalah kecenderungan deterministiknya, yang kurang menjelaskan gerakan sosial yang lahir dari isu budaya dan identitas, seperti feminisme, lingkungan, dan hak asasi manusia yang berkembang pesat di era modern.
Doug McAdam, Sidney Tarrow, dan Charles Tilly menyumbangkan paradigma baru yang lebih pragmatis dalam memahami gerakan sosial, yakni teori mobilisasi sumber daya (resource mobilization theory) dan teori peluang struktural (political opportunity theory). McAdam (1982) menjelaskan bahwa gerakan sosial sukses apabila mampu mengakses dan mengelola sumber daya—keuangan, relasi sosial, legitimasi politik—secara efektif.
Tarrow (1998) menegaskan bahwa gerakan sosial juga dipengaruhi oleh peluang struktural politik yang berubah-ubah, seperti perubahan rezim, pembukaan ruang demokrasi, dan ketidakstabilan sistem politik. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks organisasi seperti Ansor yang harus mampu membaca peluang sosial politik di tingkat lokal hingga nasional untuk mempertahankan dan mengembangkan pengaruhnya.
Model ini memberi pelajaran bahwa gerakan sosial tidak cukup bergantung pada semangat kolektif, tetapi harus dibarengi dengan manajemen organisasi yang kuat dan strategi adaptif. Gerakan sosial baru (new social movements), yang dipopulerkan oleh Alberto Melucci dan Manuel Castells, menempatkan budaya dan identitas sebagai pusat mobilisasi sosial (Melucci, 1989; Castells, 2012). Melucci menegaskan bahwa identitas kolektif menjadi sumber kekuatan baru dalam perjuangan sosial,
sementara Castells menyoroti peran teknologi digital dalam menciptakan ruang-ruang aksi baru yang bersifat jaringan dan global.
Jaringan digital memungkinkan gerakan sosial menjadi lebih desentralisasi, cair, dan mampu melintasi batas geografis, sekaligus memungkinkan narasi sosial yang kompleks dan plural. Ini berbeda dengan gerakan klasik yang terikat oleh struktur organisasi kaku dan batasan geografis.
Gerakan lingkungan, gerakan hak asasi, serta berbagai aktivisme berbasis identitas dan budaya, misalnya, sangat dipengaruhi paradigma ini. Mereka memanfaatkan platform digital seperti media sosial sebagai alat penyebaran pesan, perekrutan anggota, dan aksi kolektif tanpa harus mengandalkan struktur hierarki tradisional.
Peta Gerakan Sosial Ansor Masa Depan
Pemikiran Gus Addin, Ketua Umum GP Ansor, sangat relevan dalam kerangka teori gerakan sosial kontemporer. Konsep BISA—Bisnis, Inovasi Digital, SDM, dan Anak Muda—menjawab tantangan gerakan sosial masa kini dan masa depan, yang mengandaikan perlunya ketangguhan secara ekonomi, teknologi, sumber daya manusia, dan demografi.
Pilar Bisnis mencerminkan kesadaran bahwa kemandirian ekonomi adalah modal utama agar gerakan sosial berkelanjutan, berdaulat, dan bebas intervensi eksternal, sejalan dengan teori mobilisasi sumber daya (Edwards & McCarthy, 2004). Sementara Inovasi Digital menempatkan teknologi sebagai media utama mobilisasi, sebagaimana dijelaskan Castells dalam konsep jaringan informasi.
Pengembangan SDM menjadi kunci agar kader Ansor adaptif dan mampu mengelola organisasi secara efektif, sesuai dengan pendekatan McAdam tentang kapasitas organisasi. Fokus pada Anak Muda menegaskan pentingnya regenerasi dan inovasi generasi muda dalam membangun narasi sosial yang relevan (Dalton, 2008).
Ansor, yang lahir dari tradisi pesantren, bertransformasi menjadi laboratorium gerakan sosial modern. Praktik kaderisasi digital dan bisnis sosial mandiri, harapannya, bisa memperkuat aspek ekonomi dan teknologi sekaligus menjaga nilai inklusif dan demokrasi budaya. Aktivitas inklusif ini sejalan dengan teori gerakan sosial baru yang menekankan budaya dan pluralitas.
Peta gerakan sosial masa depan adalah integrasi pelajaran teori klasik dan kontemporer—konflik, mobilisasi sumber daya, peluang struktural, budaya, dan teknologi—yang diterjemahkan Gus Addin ke dalam praktik BISA. Model ini praktis menjadikan Ansor sebagai pelopor perubahan sosial yang adaptif dan berkelanjutan, berdaulat, dan cerdas menjawab tantangan global tanpa menghilangkan akar lokal.
Sekalipun konsep BISA mencerminkan semangat kemajuan, pertanyaan mendasarnya adalah: mampukah Ansor menjaga kemurnian idealisme gerakannya di tengah arus deras birokratisasi dan kontestasi politik yang kian pragmatis?
Apakah semangat aksi tanpa basis intelektual dan kepekaan etis sudah cukup untuk menjawab problem masa depan–yang menuntut lebih dari sekadar simbol, gimik, retorika, dan seremonial tanpa makna? (*)
