KAUM santri punya sejarah dan peran tersendiri dalam perjalanan republik ini. Apalagi populasinya sangat besar. Maka di era sekarang, keberadaan santri sangat diperhitungkan. Santri memegang prinsip sami’na wa ata’na (kami mendengar dan kami taat) serta tawadhu’ (rendah hati).
Namun, saat elite agama menggunakan otoritas keagamaannya untuk melanggengkan salah satu kekuasaan politik yang tidak adil, maka di sana terjadi pergolakan. Santri terdorong bertindak seperti apa yang menjadi suara hati.
Sesungguhnya seorang santri mempunyai filter untuk menyikapi perubahan dan perkembangan sosio kultur dan arah politik yang terjadi.
Santri bertindak berdasarkan prinsip etika universal seperti keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Di sinilah santri hari ini dituntut untuk melompati kesetiaan buta (taqlid a’ma) menuju keberanian etis (ijtihad moral). Kebajikan moral tidak lagi cukup dipahami secara etika yang menekankan kewajiban mutlak pada otoritas tetapi harus diuji dampaknya terhadap rasa keadilan dan kesetaraan sosial.
Di panggung politik praktis, kerap kali kita melihat elite agama ditarik ke dalam lingkar kekuasaan melalui pola hubungan patron-klien (clientelism). Elite politik membutuhkan stempel moral dan dukungan basis massa santri, sementara elite agama memperoleh akses sumber daya dan patronase politik.
Praktik ini mencerminkan bahwa agama sering kali tidak difungsikan sebagai kompas moral, melainkan sebagai instrumen politik (instrumentum regni) untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam konteks ini Max Weber pernah mengklasfikasi dua jenis kepemimpinan politik, yakni pemimpin yang bertindak semata-mata atas dasar dogma atau niat agama tanpa memperhitungkan konsekuesi praktis (ethics of faith) dan pemimpin yang bertindak dengan memperhitungkan dampak nyata dari setiap kebijakan terhadap rakyat (ethics of responsibility).
Ketika elite agama mengorbankan etika tanggung jawab demi kompromi politik jangka pendek dan membiarkan kompromi pragmatis mengikis prinsip dasar keadilan. Fungsi utama agama sebagai kritik sosial dan penjaga moralitas ambruk. Maka santri mengalami alienasi politik. Mereka melihat dogma agama digunakan untuk membenarkan ketimpangan ekonomi dan penyalahgunaan kekuasaan. Santri mengalami Incongruence yakni ketidaksesuaian antara teks dengan realitas serta terjadinya ekploitasi teologis dari kaum elite agama. Situasi ini kerapkali menjadikan apatisme sebagai pilihan bagi sebagian santri, dimana mereka menolak keterlibatan politik sama sekali karena menganggap dunia politik sudah terpolusi moralnya.
Namun tak jarang sebagian lain memilih konsisten untuk menjadi intelektual murni yang menawarkan gerakan tanding dari bawah, merebut kembali narasi keagamaan yang emansipatoris, dan membangun etika politik berbasis kemanusiaan yang konkrit dengan mengambil sikap tidak berpihak pada kelas penguasa, melainkan mengakar pada perjuangan dan penderitaan rakyat kecil.
Pada akhirnya dilema yang dihadapi santri saat ini sejatinya adalah proses pendewasaan sejarah. Kesetiaan terbaik seorang santri bukanlah pada figur elite agama yang bisa goyah oleh godaan kekuasaan, melainkan pada prinsip kebenaran, keadilan, dan kemaslahatan umat. Saat elite kehilangan kompas moral, santrilah yang harus berdiri memegang kompas itu kembali. (*)
Dr Isroji MHum, Santri Al Qodir, Lulusan Program Doktoral UIN Sunan Kalijaga.
