Di balik forum Muktamar yang semestinya menjadi ruang musyawarah dan rekonsiliasi akibat konflik berbulan-bulan, tersimpan dinamika politik, tarik-menarik kepentingan, isu risywah, pergeseran strategi dari pertarungan calon Ketua Umum ke paket-paket AHWA, hingga berbagai manuver yang membuat Muktamar terasa bukan sekadar forum untuk menentukan arah NU abad ke-2 tetapi lebih dominan kasak-kusuk peralihan kepemimpinan. Di balik panggung, spanduk, seragam, sambutan, dan gegap gempita para peserta, ada pertarungan kepentingan, harapan, bahkan tidak jarang muncul kecemasan. Ada idealisme yang ingin dipertahankan, tetapi ada pula pragmatisme yang perlahan menyelinap melalui berbagai pintu.
Muktamar akhirnya bukan hanya tentang bagaimana kiprah NU bagi bangsa dan dunia akan tetapi lebih fokus pada siapa yang akan menjadi Ketua Umum. Ini sesungguhnya menjadi semacam cermin yang memperlihatkan wajah NU hari ini.
Mulanya, perhatian banyak orang tertuju pada pertarungan calon Ketua Umum dari nama-nama beredar. Dukungan mulai dihimpun, komunikasi dilakukan dari satu daerah ke daerah lain. Para kandidat dan timnya bergerak mencari dukungan.
Tetapi kemudian peta permainan berubah, pemilihan Ketua Umum mulai dikaitkan dengan mekanisme AHWA. Perhatian bergeser dari sekadar “siapa calon Ketua Umum” menjadi “siapa yang akan menjadi anggota AHWA”. Dari sinilah muncul paket-paket AHWA.
Di satu sisi, gagasan AHWA tentu memiliki landasan tradisi dan argumentasi tersendiri. Tetapi ketika komposisi AHWA mulai dipersepsikan sebagai jalan untuk menentukan arah kepemimpinan, maka persoalannya menjadi jauh lebih kompleks.
Kampanye pun bergeser, yang sebelumnya bergerak di sekitar calon Ketua Umum, kemudian merambah pada nama-nama yang akan menjadi anggota AHWA. Perbincangan tidak lagi hanya tentang siapa yang paling layak memimpin NU, tetapi juga tentang siapa yang akan memilih dan bagaimana pilihan itu akan diarahkan.
Di sinilah politik Muktamar mulai terasa semakin nyata, dan ketika politik sudah masuk ke dalam sebuah forum besar, godaannya selalu sama idealisme berhadapan dengan kepentingan pragmatis.
Di tengah situasi itu, muncul pula isu risywah. Barangkali kita tidak perlu mengulang satu per satu cerita yang beredar. Sebagian menjadi pembicaraan di ruang publik, sebagian hanya beredar dari mulut ke mulut. Tetapi satu hal jelas, isu tentang transaksi dukungan telah menjadi bayang-bayang yang sulit dipisahkan dari perjalanan Muktamar.
Kasak-kusuk ini memunculkan ironi bagi NU yang merupakan organisasi sejak awal dibangun oleh para ulama dengan tradisi keikhlasan, khidmah, dan pengabdian. Muktamar seharusnya menjadi tempat untuk memilih pemimpin berdasarkan kapasitas, integritas, visi, dan kemampuan membawa NU menghadapi masa depan.
Tetapi ketika dukungan mulai dibaca dalam kalkulasi untung-rugi, maka Muktamar kehilangan sebagian ruhnya. Di sinilah ujian sesungguhnya, memagari idealisme ternyata jauh lebih berat daripada mengucapkannya.
Menolak uang ketika tidak ada yang menawarkan tentu mudah. Tetapi mempertahankan sikap ketika berbagai rayuan datang, ketika kawan mengajak bergabung, ketika ada tekanan, ketika ada janji, dan ketika masa depan seolah-olah ditentukan oleh pilihan hari itu, di situlah idealisme benar-benar diuji.
Tetapi politik selalu punya cara untuk menguji komitmen, ada yang kemudian mencoba “mengisolasi” peserta-peserta tertentu. Ada yang membatasi ruang komunikasi. Ada yang berusaha membuat mereka tidak mudah bertemu dengan kelompok lain. Ada pula gerakan-gerakan kecil yang mungkin dari luar tampak biasa saja, tetapi bagi orang yang berada di dalamnya terasa sangat politis.
Sementara itu, para tim sukses bergerak dalam senyap, tidak selalu melalui forum resmi. Tidak selalu melalui pidato. Justru sering kali melalui percakapan personal, di ruang makan, di lorong hotel, di kendaraan, di sela-sela acara, bahkan mungkin dalam percakapan yang hanya berlangsung beberapa menit.
Maka berlangsunglah gerilya politik, tidak ada yang benar-benar diam, yang terlihat diam pun belum tentu tidak bergerak.
Ketegangan semakin terasa ketika memasuki rapat-rapat pleno, ruang pleno yang secara ideal merupakan tempat untuk bermusyawarah dan mencari titik temu, berubah menjadi arena perdebatan yang cukup keras. Terutama ketika pembahasan menyentuh tata cara pemilihan Ketua Umum.
Di sinilah kita melihat bahwa aturan ternyata bukan sekadar aturan. Pasal-pasal dalam tata tertib bisa memiliki konsekuensi politik yang sangat besar. Satu kalimat dapat menentukan mekanisme. Satu rumusan dapat mengubah peta. Satu prosedur dapat menentukan siapa yang memiliki peluang lebih besar.
Maka perdebatan tentang tata cara pemilihan bukan lagi sekadar perdebatan teknis, aa menjadi perdebatan tentang masa depan NU, wajar apabila suasananya tegang.
Di satu sisi ada kelompok yang merasa mekanisme tertentu paling sesuai dengan tradisi dan aturan organisasi. Di sisi lain ada yang khawatir mekanisme tersebut justru akan membuka ruang bagi dominasi kepentingan tertentu.
Suara meninggi, interupsi datang silih berganti, sebagian mencoba mempertahankan rumusan, sebagian meminta perubahan, bahkan tidak jarang pimpinan sidang tampak kehilangan kendali.
Pada titik seperti itu, Muktamar menunjukkan wajah aslinya, bahwa musyawarah tidak selalu tenang.
Musyawarah terkadang gaduh, tetapi kegaduhan tidak selalu berarti kegagalan. Yang lebih penting adalah apakah setelah kegaduhan itu kita masih mampu duduk bersama sebagai saudara.
Barangkali itulah pelajaran paling penting dari perjalanan menuju Muktamar NU ke-35.
Kita boleh berbeda pilihan, kita boleh berbeda calon, kita boleh berbeda cara membaca aturan, kita bahkan boleh berbeda strategi.
Tetapi jangan sampai perbedaan pilihan membuat kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar: persaudaraan dan marwah NU.
Sebab jabatan jabatan dalam NU hanya berlangsung dalam satu periode, sedangkan NU harus berjalan jauh lebih panjang dari itu.
Karena itu, kemenangan terbesar Muktamar bukanlah ketika kelompok tertentu memenangkan pertarungan. Kemenangan terbesar adalah ketika setelah semua proses selesai, semua pihak masih mampu mengatakan: “NU adalah rumah kita bersama.”
Dan mungkin, di situlah beratnya menjadi nahdliyin. Kita diminta menjaga idealisme di tengah pragmatisme. Kita diminta menjaga keikhlasan di tengah transaksi. Kita diminta menjaga persaudaraan di tengah kompetisi. Kita diminta memilih pemimpin bukan karena siapa yang paling banyak memberi, tetapi siapa yang paling mampu mengabdi.
Itulah sebabnya Muktamar bukan hanya ujian bagi para calon pemimpin, muktamar adalah ujian bagi kita semua.
Kini, ketika perjalanan Muktamar telah sampai pada titik akhirnya, mungkin kita perlu berhenti sejenak, menarik napas, memandang kembali apa yang telah kita lalui. Konflik yang panjang semestinya berakhir dengan kedewasaan. Risywah semestinya menjadi pelajaran agar politik NU tidak berubah menjadi transaksi. Paket-paket AHWA semestinya menjadi bahan refleksi agar tradisi ulama tidak kehilangan substansinya. Gerilya politik semestinya mengajarkan bahwa kekuasaan selalu memiliki daya tarik yang kuat. Ketegangan dalam pleno semestinya mengingatkan bahwa aturan organisasi harus menjadi pagar, bukan alat untuk memenangkan kepentingan.
Dan seluruh dinamika itu semestinya membawa kita pada satu kesadaran, bahwa menjaga NU jauh lebih penting daripada memenangkan satu pertarungan.
Karena pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang menang, sejarah juga akan mencatat bagaimana cara kita memenangkan pertarungan itu.
Muktamar selesai, tetapi pekerjaan NU belum selesai. Justru setelah Muktamar, pekerjaan yang sesungguhnya dimulai. Sebab NU tidak hanya membutuhkan pemimpin yang menang dalam Muktamar. NU membutuhkan pemimpin yang mampu mengembalikan rasa percaya. Dan lebih dari itu, NU membutuhkan seluruh warganya untuk kembali mengingat satu hal sederhana “bahwa berkhidmah kepada NU bukan tentang apa yang kita dapatkan dari NU, tetapi tentang apa yang bisa kita berikan untuk NU”.
Muhajir
(Peserta Muktamar dari Jogja)
