Edi AH. Iyubenu

Pentingnya Memahami Peta Syariat, Ushul Fiqh, dan Fiqh Bagi Para Penceramah

Posted on

Oleh Edi AH Iyubenu, Wakil Ketua LTN PWNU DIY

Salah satu kitab sederhana tentang kajian Ushul Fiqh yang sangat populer dijadikan rujukan di pesantren, begitupun di pesantren saya dulu, ialah ‘Ilmu Ushul Fiqh wa Khulashatu al-Tasyri’ al-Islami karangan Abdul Wahab Khalaf. Di bagian awal kitab ini, beliau memberikan pengantar yang sangat jernih perihal peta Syariat, Ushul Fiqh, dan Fiqh. Ketiganya tidak sama, memiliki lingkup masing-masing. Dan, tepat di titik inilah sebagian kita kerap mengalami “salah paham” atau “salah kaprah” dengan menganggap semuanya sama.

KLIK DISINI untuk mengirim WA (tanpa harus menyimpan nomor terlebih dahulu) ke Call Center NU Care LAZISNU DIY, untuk konsultasi/tanya-tanya.

Kesalahkaprahan ini bukan main-main dampaknya. Bukan hanya pada konteks pemahaman terhadap suatu hukum Islam, tetapi rawan menjadikan kita bersikap absolutis, fanatis, benar-benaran kepada paham sendiri, dengan tentu saja menyalah-nyalahkan paham orang lain. Sikap begitu selain mengingkari prinsip ilmiah Ushul Fiqh sendiri, juga berdampak melecehkan muru’ah para alim ulama Ushul Fiqh, mencerabut asas maslahat dan kerahmatan yang menjadi khittah Islam, dan mengacaukan peta hierarkis antara kalam Allah Swt dan RasulNya yang mutlak benar dengan pemikiran manusia yang mutlak relatif kebenarannya.

Saya mulai dengan mengutipkan sebuah twet yang dituliskan oleh seseorang yang terkenal di sosial media. Di biodatanya, beliau menyatakan diri penceramah (ada kontak person yang disediakan), mengasuh lembaga kajian al-Qur’an, dan followernya (jamaahnya) sangat banyak. Beberapa kali saya menemukan twetnya yang “bermasalah” secara keilmuan Ushul Fiqh, dan begitu banyak followernya yang mengaminkannya dengan selebratif. Tanpa ampun, khas sosial media. Jadi, gumam saya, sesuatu yang bermasalah secara otoritas ulumul Qur’an yang dipegang jumhur ulama menjadi digugu dan ditelan begitu saja dengan meyakininya benar. Sungguh ini situasi yang gawat.

Di twet tersebut, dia menuliskan istilah rancu yang fatal sekali dampaknya, yakni “syariah berhijab”. Maksudnya ialah  “hukum syariat menggunakan hijab bagi para perempuan muslimah dengan konsep hijab yang dipahaminya”, yakni bermodel jubah lebar dari atas ke bawah dan berkerudung lebar.

Saya tak ada masalah sama sekali dengan model hijab demikian. Istri saya juga memiliki sejumlah jubah dan kerudung lebar begitu –sebagaimana saya pribadi juga kerap mengenakan gamis ala Arab jika sedang ke masjid atau mushalla.

Mari saya tunjukkan letak kerancuan istilah “syariah berhijab” tersebut, sebagai sebuah contoh saja, secara ilmu Ushul Fiqh dan dampaknya kemudian kepada praktik pemahaman hukum Islam kita.

Abdul Wahab Khalaf menuliskan di bagian awal kitabnya: “Telah menjadi kesepakatan di antara para ulama di antara perbedaan mazhab-mazhabnya bahwa setiap ucapan dan perbuatan manusia, baik dalam bidang peribadatan maupun mu’amalah, yang terkait dengan tindak-tindak hukum publik maupun pribadi, atau segala ragam akad atau aktivitas apa saja, terdapat hukumnya dalam syariat Islam. Hukum-hukum syariat ini sebagiannya tertera terang dalam nash-nash (tekstual) al-Qur’an dan sunnah Rasul Saw, tetapi sebagian lainnya tidak tertera terang (tidak tekstual). Namun demikian, syariat tetaplah meliputi semuanya sesuai dengan peran para mujtahid (mufti) untuk memahami dalil-dalil dan perintah-perintah terkait dan kemudian menetapkan bentuk hukum-hukumnya.”

Begitulah definisi syariat. Ia melingkupi segalanya. Jika dalil sharih-nya tidak ada, juga hukum yang telah ditetapkan para ulama terdahulu (al-dalil al-sami’) belum tersedia, maka status hukumnya mesti segera diadakan melalui ijtihad dan fatwa para alim ulama.

Kita bisa mengambil sejumlah contoh dari khazanah ayat maupun hadis Rasul Saw yang terang menunjuk kepada suatu hukum syariat, seperti perintah menjalankan salat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, berbuat baik kepada orang tua, bersedekah, saling rela dalam jual beli, larangan membunuh, memberikan pinjaman yang meringankan, membayar pinjaman dengan segera, dan lain sebagainya. Pada contoh-contoh di atas, kita mudah menemukan dan memahami keterangan dalil-dalil syariatnya yang terang.

Pada contoh-contoh lain, yang tidak terang petunjuknya atau bahkan tidak ada, itu artinya membutuhkan peran mujtahid (mufti), pakar, ulama, seperti bagaimana ukuran panjang dan bentuk jilbab, bagaimana hukum berkawan dengan non muslim, bagaimana hukum jual beli online, bagaimana hukum bersosial media, bagaimana hukum bunga bank, dll., di sinilah peran Ushul Fiqh sangat diperlukan.

Bahkan, coba perhatikan kembali, pada contoh-contoh yang mafhum dalil-dalilnya nampak terang pun, sangat sering peran mujtahid tetap diperlukan dengan signifikan untuk memberikan keterangan yang lebih detail dan lengkap sehingga suatu hukum bisa dipraktikkan secara teknis dan sekaligus berkeadilan. Jadi, di dalam dalil yang qath’i pun, begitu istilahnya, juga acap dibutuhkan ijtihad ulama. Apalagi kepada dalil-dalil syariat yang dzanni, tidak terang, atau memuat nilai moral etisnya semata. Sebutlah apakah bunga bank termasuk riba atau bagaimana hukum sistem pemerintahan demokrasi Pancasila, dll.

Kita genggam dulu pengertian syariat tersebut di sini.

Berikutnya, logis dan alamiah dikarenakan karakter sumber-sumber pokok syariat Islam itu banyak (bahkan dominan) mengandung petunjuk-petunjuk globalnya saja (mujmal), tidak terperinci (ghairu mufashshal), diperlukan penalaran metode ilmiah dan bertanggung jawab secara otoritas ilmu untuk menafsir dan menakwil dalil-dalil tersebut secara komprehensif. Peran ini hanya boleh diemban para mujtahid. Untuk menjadi mujtahid, sudah pasti ia wajib memiliki kompetensi keilmuan yang otoritatif, baik ilmu-ilmu alat kebahasaan, ilmu-ilmu meodologi hukum Islam, ilmu-ilmu filsafat hukum Islam, serta ilmu-ilmu sosial humaniora lainnya –selain tentu saja niat baik untuk semata memformulasikan hukum Islam dengan tulus lillahi ta’ala, bukan untuk memperturutkan hawa nafsunya.

Inilah yang disebut ilmu Ushul Fiqh.

Abdul Wahab Khalaf mengatakan: “Ilmu Ushul Fiqh ialah ilmu perihal kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan (kajian-kajian) yang menjadi penghubung bagi lahirnya pemahaman-pemahaman terhadap hukum-hukum syariat yang dikandung dalil-dalilnya.”

Ibnu Rusyd dalam Bidayatul Mujtahid mengatakan: “Ilmu ini bertugas untuk merujukkan hal-hal yang bersifat furu’ (cabang, teknis, praksis) kepada sumber hukum awalnya yang disebut ushul.”

Abdullah Mushthafa al-Maraghi mengatakan dalam Al-Fahtu al-Mubin fi Tabaqat al-Ushuliyin: “Ilmu Ushul Fqh adalah kaidah-kaidah yang dijadikan dasar pengambilan keputusan hukum agama melalui dalil-dalil umum. Obyeknya adalah al-dalil al-sami’, argumen teks (pemahaman dalil) yang ditransmisikan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum (yang baru). Ilmu ini bertujuan untuk menghasilkan hukum-hukum agama secara langsung dari dalil sumbernya. Al-Ushuli adalah orang yang memahami dalil-dalil umum dam cara-cara menyimpulkannya (metodologi). Ilmu ini tidak boleh dipisahan dari ilmu Ushuluddin (ilmu tentang pokok-pokok keagamaan).”

Cukup, ya. Kini kita mengerti bahwa tentulah yang pantas dan mampu mengemban amanat mulia ini tiada lain hanyalah para ahli ilmu, ulama, pakar studi al-Qur’an dan hadis, dan Ushul Fiqh, dll., yang pada pokoknya hanya ternisbatkan kepada “para ahli”.

Sebagai tamsil kecil, dalil-dalil syariat Islam itu ada yang berpola “dalil kulli” dan ada “dalil juz’i”. Keduanya lalu memberikan pengaruh kepada hukum kulli dan pula hukum juz’i. Ini misal terjadi pada dalil syariat tentang “ulurkanlah jilbabmu” pada surat al-Ahzab ayat 59.

Dalam terjemahan digital yang saya pegang, ayat tersebut diartikan begini: “Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin: ‘Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.’ Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Umpama saya mengajukan pertanyaan kritis terhadap model terjemahan tersebut (silakan Anda buka sendiri redaksi ayat tersebut dalam bahasa Arabnya agar lebih jelas): apakah arti ‘alaihinna bermakna seluruh tubuh mereka? Bukankah secara ilmu Sharf dengan susunan Nahwu idhafah tersebut, kata “hunna” tersebut di satu sisi memang memungkinkan dinyatakan menunjuk kepada “seluruh tubuh mereka”, tetapi di sisi lain juga mungkin “kepada sebagian dari tubuh mereka (kaum perempuan)” saja? Itu artinya bisa ia dimafhumkan menunjuk pada kepala, pundak, kepala dan pundak, punggung, dan sebagainya, termasuk tubuh, secara makna keseluruhan, tetapi juga mungkin dimafhumkan kepada sebagian tubuh saja, dan juga mungkin dimafhumkan tidak hanya dalam makna tubuh, bukan? Sebutlah diri utuhnya, yang niscaya itu terkait dengan perkara kultul.

Tahan dulu, ya. Jangan berkomentar dulu.

Lalu mari kita simak Asbabun Nuzul ayat tersebut –ini bagian dari ilmu Ushul Fiqh. Sebab diturunkannya ayat tersebut ialah ketika Umar bin Khattab menjumpai salah satu istri Nabi Saw yang tubuhnya besar, Saudah, keluar rumah. Umar berkata kepada Saudah agar takut kepada Allah Sw dan tak keluar rumah. Lalu Saudah melaporkan kejadian tersebut kepada Rasul Saw, dan turunlah ayat tersebut.

Lebih jauh, secara historis di masa itu, kaum brandal Madinah punya kebiasaan menggoda para perempuan yang bukan bagian dari para muslimah. Entah itu dari kalangan budak, non muslim, maupun perempuan nakal sendiri.

Prof. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah mengatakan bahwa ayat tersebut di antara maksudnya ialah mengandung perintah untuk menciptakan “identitas tegas” antara kaum muslimah dan kaum selainnya agar tidak mendapatkan gangguan dari kaum berandal itu. Jadi, di antara fungsi jilbab yang dipanjangkan begitu, ialah untuk menjadi identitas sosial para muslimah untuk kepentingan keamanan sosialnya. Ini hanya salah satu maqashid syariat-nya (tujuan pokoknya).

Ada pula yang mengatakan bahwa di masa tersebut telah menjadi kelaziman bagi para perempuan untuk mengenakan penutup kepala (diistilahkan keruung atau tudung), termasuk non muslimah. Istilah penutup kepala ini terekam dalam surat an-Nur ayat 31. Maka terbuka peluang pemahaman (mafhum mukhalafah) bahwa perintah “ulurkanlah jilbab” tersebut dapat dinyatakan sebagai pembuatan perbedaan identitas antara jilbab ala muslimah dengan selainnya.

Di titik ini, kita tidak sedang membicarakan “bagaimana semestinya hukum berjilbab” atau “apakah perintah memanjangkan jilbab untuk sekadar identitas sosial” atau “yang benar itu mengulurkan ke seluruh tubuh ataukah sebagiannya” atau selainnya. Tidak, kita fokuskan kajian ini ke ilmu Ushul Fiqh saja. Nukilan di atas hanya untuk keperluan contoh.

Baca Juga >  Apakah yang Paling Membahagiakanmu di Waktu Muda?

Seluruh paparan tersebut memperlihatkan betapa sungguh diperlukan perangkat ilmu yang luas dan otoritatif untuk menakwil dalil-dalil. Tidak bisa sekadar bermodal terjemahan al-Qur’an digital begitu rupa. Ini kita baru menukil urgensi ilmu Asbabun Nuzul, belum ke soal Mantiq dan Balaghah. Maupun metode-metode tafsir lainnya yang amat luas.

Saya perjelas lagi: surat al-Ahzab ayat 59 adalah dalil yang menjadi sumber bagi hukum mengenakan jilbab dengan tujuan menutup aurat. Itulah pokok syariatnya (ushul). Ihwal berbagai pertanyaan sekilas yang saya ajukan di atas adalah tamsil perspektif-perpektif yang memungkinkan bagi lahirnya berbagai pemahaman dan penyimpulan hukum terhadap maksud ayat tersebut sebagai sumber syariatnya.

Kemudian lahirnya segala pemahaman, penakwilan, dan penyimpulan hukum terhadapnya, lalu disebut “beginilah hukum berjilbab”, apa pun itu bentuk teknisnya, itu bukan lagi pokok syariat (ushul). Jangan sebut itu syariat lagi. Itu “hanyalah” usaha rasional dan ilmiah para ulama kita, para ahli, dalam mentarjih pokok syariat yang dikandung ayat tersebut, lalu diejawantahkan dalam formulasi begini dan begitu untuk diterapkan. Ini telah menjadi wilayah furu’ (cabang, praksis), bukan ushul lagi.

Kesimpulan-kesimpulan hukum inilah yang disebut fiqh. Sekali lagi, bukan syariat. Jadi, fiqh sebagai furu’ tidaklah sama derajatnya dengan syariat sebagai ushul. Fiqh berarti pemahaman kita, manusia, terhadap dalil-dalil syariat. Fiqh adalah usaha membumikan pesan syariat yang dikandung dalil-dalil. Syariat ada “di langit”, di dalam teks al-Qur’an dan hadis Nabi Saw, dan fiqh ada “di bumi”, di luar teks, di diri setiap kita. Peta ini mestilah clear dan distinct agar tak menimbulkan klaim bermasalah dalam berislam. Saya pikir para ustadz, khatib, dan penceramah sangat wajib memahaminya sebelum bersyiar. Fardhu ‘ain.

Maka logis dan alamiah saja bila wujud fiqh itu majemuk, luas, dan bahkan tak terbatas, serta terus berdinamika. Dinamika hukum fiqh ini merupakan keniscayaan rasional dan alamiah belaka, selaras dengan dinamika hidup umat Islam sendiri. Fiqh tidak bisa dihentikan, disaklekkan dan dimutlakkan dengan harga mati temuan-temuan hukumnya.

Di antara empat imam mazhab terkemuka yang kita kenal luas, dari Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafii, dan Mazhab Hanbali, yang semuanya merujuk kepada satu guru atau sanad ilmu, yakni Imam Ja’far ash-Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib, semua warisan fatwa hukum mereka merupakan khazanah hukum fiqh –bukan syariat. Keberbedaan dan keragaman pendapat para ulama terkemuka itu adalah keniscayaan logis dari kemajemukan perjalanan mereka dalam memahami dalil-dalil syariat itu. Aspek-aspek realitas sosial kultural, di antaranya, niscaya memberikan pengaruh besar kepada bentuk akhir penyimpulan-penyimpulan hukumnya kemudian.

Lalu dalam setiap mazhab itu, seiring dinamika zaman, lahir pulalah berbagai pergeseran, penambahan, bahkan pengoreksian. Baik oleh imam mazhab itu sendiri maupun generasi penerusnya. Kita lalu mengenal istilah fiqh Hanafiyah, fiqh Malikiyah, fiqh Syafiiyah, dan fiqh Hanabilah, sebagai bukti pengembangan dan bahkan perubahan dari sumber mazhab utamanya.

Bayangkan!

Ibnu Rusyd, misal, yang menganut mazhab Maliki boleh jadi memberikan penambahan, pergeseran, bahkan pengoreksian kepada warisan hukum fiqh yang telah diletakkan pendahulunya, dan begitu seterusnya, hingga ke generasi kita.

Imam Ghazali, misal, yang menganut mazhab Syafii boleh jadi memberikan penambahan, pergeseran, bahkan pengoreksian kepada warisan hukum fiqh yang telah diletakkan pendahulunya, dan begitu seterusnya, hingga ke generasi kita. Begitupun Imam Nawawi.

Ibnu Taimiyah, misal, yang mengikuti mazhab Hanbali juga boleh jadi melakukan pelbagai penambahan maupun pengoreksian terhadap berbagai hukum fiqh yang telah diletakkan pendahulunya, dan begitu terus ke bawahnya. Begitupun Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

Kita yang hidup di Indonesia ini yang secara umum menganut mazhab Syafii, bila sedang melakukan thawaf dan sa’i, sadar tak sadar, kita beralih mengikuti pendapat fiqh Imam Hanafi terkait tidak batalnya wudhu karena bersentuhan secara tidak sengaja dengan lawan jenis. Begitupun dalam berjabat tangan dengan lawan jenis non mahram serta batas aurat perempuan pada umumnya, kita lebih mengikuti mazhab Hanafi dibanding mazhab Syafii. Dan sebagainya.

Sekali lagi, fiqh tidaklah setara statusnya dengan syariat, kendati tentu saja semua hukum fiqh memaksudkan untuk menyerap dan mengejawantahkan maksud dan makna yang dikandung dalil-dalil syariat. Ini contoh yang dimaksudkan Abdullah Mushthafa al-Maraghi tadi: “al-dalil al-sami’, argumen teks (pemahaman dalil) yang ditransmisikan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum (yang baru)”.

Fiqh dengan sendirinya mutlak majemuk walaupun bersumber dari dalil-dalil syariat yang sama. Kemajemukan ini merupakan hal yang logis dan alamiah belaka dikarenakan medan pemahaman ilmu dan konteks hidup setiap kita (sering disitilahlah ‘illatul hukmi) juga amat majemuk. Dengan ungkapan lugas, syariat itu sakral, tetap, dan tak berubah sepanjang zaman dan tempat, tetapi fiqh itu profan, tidak tetap, dan bisa berubah sesuai kondisi dan dinamika zaman dan tempat masing-masing kita hidup. Sumber penyebab terjadinya perbedaan-perbedaan hukum fiqh antarzaman dan tempat itu ialah dinamika ‘illatul hukmi itu. Yakni sebab dan konteks riil kehidupan umat Islam yang melandasi keperluan suatu hukum itu. Maka dikatakan dalam kaidah Ushul Fiqh: setiap ‘illatul hukmi itu bergeser atau berubah, berubah jugalah bentuk hukumnya.

Dengan memahami peta jernih ini, niscaya kini kita bisa memafhumi bahwa tiada kelogisan dan kepantasan bagi setiap kita untuk mengklaim hukum fiqh yang kita pahami dan anut adalah lebih benar, lebih baik, apalagi lebih sesuai dengan maksud al-Qur’an dan sunnah Rasul Saw, dibanding hukum fiqh orang lain yang tak sama dengan anutan kita. Fiqh tidak mengenal istilah “lebih benar, lebih baik, apalagi lebih sesuai dengan maksud al-Qur’an dan sunnah Rasul Saw”, sebab semua hukum fiqh, mazhab fiqh, sama-sama berada di derajat ikhtiar ijtihadi manusia, para ulama, para ahli, dalam “mentransmisikan al-dalil al-sami’ (dalil asal, syariat) kepada persoalan-persoalan hukum yang baru” (dalam ungkapan Abdullah Mushthafa al-Maraghi) atau “merujukkan hukum furu’ kepada hukum ushul” (dalam ungkapan Ibnu Rusyd).

Jadi, seyogianya segala perbedaan hukum fiqh dikembalikan semata kepada prinsip kebenaran-nisbi kita yang khas manusia, sementara yang absolut benar ialah semata kebenaran Allah Swt dan RasulNya Saw. DikatakanNya dalam pungkasan surat Ali Imran ayat 7 yang bertutur tentang takwil manusia terhadap al-Qur’an: “Wallahu ya’lamu wa antum la ta’lamun, Dan Allah lah yang Maha Mengetahui dan kalian tidak mengetahui (hakikat kebenarannya).

Dikarenakan begitu mendasarnya berkah fiqh yang otoritatif secara kerohanian, keilmuan, dan maslahat sosial, seyogianya hanya para ahli ilmu cum ulama saja yang boleh mengambil peran ijtihad tersebut. Bukan sembarang orang, apalagi semua orang, apalagi semata berbekal satu ayat dan hadis yang diketahuinya dari teks-teks terjemahan. Tidak. Ini sungguh bukan perkara main-main pertanggung jawabannya di hadapan Allah Swt dan pula kualitas relasi sosial kita yang majemuk.

Hadis tentang mujtahid yang dikatakan Rasul Saw akan mendapat dua pahala jika benar dan satu pahala jika salah itu hanya berlaku kepada para ahli ilmu yang otoritatif dalam menakwil sumber-sumber hukum syariat. Bukan sembarang orang, apalagi semua orang. Sungguh di derajat ini sangat dibutuhkan sikap rendah hati (tawadhu’) untuk selalu tahu maqam diri di hadapan tanggung jawab moral dan ukhrawi yang sangat hebat ini.

Uraian panjang ini memperlihatkan bahwa istilah “syariat berhijab” yang memaksudkan bentuk fiqh menutup aurat (al-Ahzab 59) mesti begitu rupa saja seperti maksud twet di atas, sehingga yang tidak begitu bentuknya dapat dinyatakan tidak sesuai syariat, adalah tidak otoritatif secara keseluruhan. Secara pengertian tidak tepat, pemetaannya pun tak tepat, otoritas ilmu Ushul Fiqh-nya tidak tepat, apalagi penerapannya di antara kita yang notabene beragam ini. Apa yang dimaksudkannya “syariat berhijab” mestinya melingkupi otoritas mutlak dalilnya saja, dengan bunyi sebagaimana telah saya kutipkan tadi, adapun bentuk ejawantahnya adalah medan fiqh-nya, bukan syariatnya. Ia hanya bisa diterima sebagai satu bentuk fiqh terhadap bunyi teks dalil syariatnya (al-dalil al-sami’), bukan satu-satunya. Apalagi kebenaran tunggalnya.

Bahwa lalu ada sejumlah muslimah yang memilih pendapat fiqh tersebut, meyakini kebenarannya, ya silakan. Tiada masalah. Tetapi di detik yang sama, hak yang sama juga mesti diterima untuk diambil, diyakini, dan diamalkan muslimah lainnya. Tanpa kepantasan menegasi kemungkinan bentuk-bentuk fiqh menutup aurat lainnya yang sungguhlah amat majemuk.

Jika narasi tersebut tidak berlandaskan pemahaman yang jernih terlebih dahulu perihal peta syariat, Ushul Fiqh, dan fiqh-nya, lalu disyiarkan dengan gaya absolutis begitu, sungguh dikhawatirkan itu hanya akan mendampakkan benturan pemahaman fiqh dengan pihak-pihak lain yang memiliki formulasi fiqh berbeda. Buah dari benturan perbedaan yang tidak dibingkai oleh ilmu dan pemahaman yang jernih sungguh rawan betul terjatuh pada klaim menang-menangan, benar-benaran, dan berikutnya salah-menyalahkan, bahkan sesat-menyesatkan. Tepat di titik inilah kita malah menuai persoalan lain yang sangat buruk dampaknya, seperti suul adab, menthagutkan paham fiqh, dan bahkan (maaf kata) memanipulasi marwah syariat cum ushul.

Mari renungkan: bagaimana mungkin kita malah menampilkan sikap buruk (akhlaq sayyiah) begitu rupa kepada liyan di saat kita mengatakan sedang menjalankan syariat Allah Swt dan RasulNya Saw hanya gara-gara anutan fiqh kita berbeda?

Sikap bertikai (sebab fiqh) demikian, di luar kepentingan kajian ilmu, sungguhlah tercela, dikecam oleh Allah Swt dalam surat Ali ‘Imran ayat 105. Mari kita hindarkan, dan itu bisa kita awali dengan terus belajar, belajar, dan belajar. Tentu pula, memupuk hati yang tawadhu’ di dalam diri masing-masing. Semoga bermanfaat. Wallahu a’lam bish shawab. (bangkitmedia.com)

Jogja, 24 Oktober 2019