nkri hti

Khilafah ala ex-HTI Itu Ajaran/Paham Terlarang? Ini Jawabannya

Akhir-akhir ini kegiatan-kegiatan yang diduga dilakukan oleh sekelompok pro-HTI ( baca : Pro-Khilafah ) ramai kembali diperbincangkan di medsos, bahkan beberapa foto-foto kegiatan kelompok Ex-HTI ( saya lebih suka menambah : Ex- karena secara hukum sudah dicabut badan hukumnya ) berseliweran di medsos, termasuk lengkap dengan bendera / atribut khas Ex-HTI yaitu lafadz La illahaillah.

Semoga tulisan yang agak panjang lebar ini, bisa menjernihkan soal paham Khilafah sebagai paham/ajaran politik dalam perspektif hukum di Indonesia pasca Putusan PTUN diatas.

Mengenai perdebatan soal Lafadz La Illahaillah pada bendera Ex-HTI ( Pro-Khilafah), rasanya sudah cukup lugas dan tegas disampaikan Gus Muwafiq dalam video singkatnya (lihat status saya sebelumnya ) dan tulisan-tulisan lain dari misalnya tulisannya mas Guntur Romli, Cak Hasanuddin Ali, Gus Nadirsyah Hosen, dll.

Di kelompok fans boy Ex-HTI, tak ketinggalan berseliweran tulisan-tulisan, khususnya tulisan hukum yang membela bahwa Ex-HTI bukan merupakan organisasi terlarang dan paham Khilafah bukan merupakan ajaran/paham terlarang sebagaimana PKI yang juga dibubarkan dan dilarang oleh Negara.

kemudian,………

1). Pertama, “Apakah dengan dicabut status badan hukum HTI berarti juga ajaran/paham khilafah yang dianut oleh Ex-HTI juga dilarang ?”

Menjawab pertanyaan diatas, saya cukup mengutip beberapa pertimbangan Majelis Hakim PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dalam Putusan Nomor.211/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Mei 2017 ( yang mana saya sebagai salah satu tim kuasa hukum Pemerintah ) yang relevan untuk dijadikan pijakan hukum menjawab pertanyaan diatas, bukan berdasarkan opini pribadi.

Berikut pertimbangan Majelis Hakim diantaranya :

  1. Pada halaman 306. “Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain Hizbut Tahrir Indonesia telah melakukan kegiatan yang mengembangkan serta menyebarkan paham sistem pemerintahan Khilafah Islamiyah didalam NKRI dan juga sudah salah sejak kelahiran badan hukumnya yang sesungguhnya berjenis kelamin partai politik tetapi didaftarkan sebagai perkumpulan, maka tindakan Tergugat ( maksudnya disini adalah Pemerintah ) yang menerbitkan Surat Keputusan aquo juga tidak mengandung cacat yuridis dan segi substansi”.
  2. Pada halaman 281-282. “Menimbang, dalam penjelasan Pasal tersebut ( maksudnya adalah Pasal 59 ayat 4 huruf C Perrpu Ormas – sekarang telah menjadi UU ), menggunakan kata “antara lain” yang berarti tidak hanya terbatas pada ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme, tetapi juga paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalimat “paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, menurut Majelis Hakim harus dibaca “satu tarikan nafas” sehingga tidak menekankan pada bentuk, melainkan lebih menekankan pada tujuan dari suatu paham yaitu mengganti/mengubah Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945″.
  3. Halaman 294-295. “Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak banyak sekali yang menunjukkan aksi penyebaran paham khilafah islamiyah oleh Penggugat ( maksudnya HTI ) di Indonesia, namun dari dua kegiatan yaitu di Gelora Bung Karno Tahun 2013 dan di Institut Pertanian Bogor (IPB) Tahun 2016 saja menurut Majelis Hakim sudah cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan aksi untuk mengubah sendi-sendi Negara seperti Demokrasi, Nasionalisme, Pancasila dan tentu saja mengubah NKRI menjadi negara Khilafah Islamiyah”.
Baca Juga >  Manut Kiai Itu Berkah

Selain itu, dalam bagian Putusan tersebut, beberapa saksi yang diajukan oleh Ex-HTI di persidangan mengakui kegiatan Muktamar Khilafah di Stadion Gelora Bung Karno Tahun 2013, artinya saksi tersebut mengakui penyebarluasan paham Khilafah di Indonesia.

Selengkapnya, silahkan baca putusan majelis hakim perkara tersebut.

2). Kedua, pertanyaan berikutnya, “apakah Ex-HTI bisa disamakan dengan PKI?”

Soal ini saya jawab dengan argumentasi pribadi.

  1. 2 organisasi ini jelas berbeda, jika PKI lebih gentlemen, mengakui sebagai partai politik dan terdaftar secara resmi sebagai partai politik dalam sistem pemilu pada saat itu. Namun, Ex-HTI ini jelas, sebelum dibubarkan, hermaphrodite, berkelamin ganda. artinya, secara genetis ideologis mereka merupakan Partai Politik (Hizb At-Tahrir / Partai Pembebasan), tapi secara hukum di Indonesia, mereka mendaftarkan diri sebagai ormas. Akhirnya, toh, di persidangan, Majelis Hakim dalam pertimbangannya, menyimpulkan bahwa Ex-HTI adalah Partai Politik (Baca pertimbangan Majelis Hakim Hal.306 diatas ). Jadi, Ex-HTI sekarang ngga bisa ngeles….hehehehe. Artinya :
  2. Setiap kegiatan yang menyebarluaskan paham Khilafah merupakan kegiatan politik !
  3. Menyebarluaskan paham Khilafah sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan hak kebebasan berpendapat !
  4. Persamaannya, adalah dari kualitas ancaman terhadap eksistensi NKRI, antara PKI dan Ex-HTI memiliki kualitas dan bentuk ancaman yang sama yaitu : mengganti ideologi Pancasila dan membubarkan NKRI.
  5. PKI adalah Parpol yang dibubarkan dengan TAP MPRS No.XXV/MPRS/1966 sedangkan Ex-HTI terdaftar sebagai ormas berbadan hukum sebagaimana yang diatur dalam UU Ormas dan Perubahannya, yang dibubarkan oleh Menkumham dengan mencabut Surat Keputusan Badan Hukum Ormas HTI. Jika ada argumentasi bahwa paham Khilafah tidak dilarang hanya karena tidak ditetapkan melalui TAP MPR sangat tidak beralasan dan tidak berdasar.
  6. Sekali lagi, karena Pro-Khilafah ini, selalu mendambakan perubahan tatanan ideologi negara, sistem politik negara, maka mereka akan selalu menciptakan/ mendompleng momen politik di Indonesia, tak terkecuali Pilpres 2019. Mereka bisa saja tidak mengakui bahwa mereka bukan bagian dari Ex-HTI, tapi aksi dan reaksi mereka selalu tipikal. Setiap ideologi/paham, selalu dikenali melalui ekspresi simbol, atribut, bahasa, pola, selalu membutuhkan medium untuk berkembang biak. Beberapa medium nya adalah Medsos, komunitas pengajian, bahkan komunitas life-style.
Baca Juga >  Menjadikan Film Sebagai Media Dakwah

Lha terus piye ?

Tindakan administratif oleh Pemerintah sudah dilakukan dengan mencabut SK Badan Hukum HTI. Namun, jika Pro-Khilafah masih berseliweran dengan mendompleng pesta demokrasi negara ini, maka sudah seyogyanya Pemerintah mengambil tindakan lebih tegas, #Geregetan!……kalo ngga ada tindakan tegas, lahir batin saya lebih percaya pada Gus Yaqut Cholil Qoumas sebagai Ketua Umum GP ANSOR dan Panglima Tertinggi Banser dan kepada Ulama-Ulama…..gitu aja kok repot !

Wallahulmuwafiq illa aqwamith thariq…wassalam.

(Penulis: Achmad Budi Prayoga, Kader Ansor)