Santri Masjid Az-Zahrotun

Ketika Hoaks Masuk Soal Ujian Kemenag

Posted on

Akal sehat sangat sulit menerima alasan penggantian nama KH Hasyim Asy’ari dengan KH Ahmad Dahlan dlm soal ujian sebagai sebuah kesalahan teknis. Resolusi jihad dan KH Hasyim Asy’ari tdk bisa dipisahkan. Dalam peringatan Hari Santri Nasional hal ini disebut berulang-ulang.

Akal sehat memastikan bahwa penggantian itu adalah kesengajaan. Pertanyaannya, mengapa ada yang sengaja membuat hoaks dalam dunia pendidikan dengan “membenturkan” dua ulama besar dan tokoh pergerakan nasional tersebut?

Sang pelaku pastinya orang internal Kementerian Agama atau dlm jaringannya yang tidak suka dengan NU atau keramaian peringatan hari santri. Dia juga mungkin tidak suka dengan Jokowi yg menetapkan tanggal 22 Oktober atau tanggal dikeluarkannya Resolusi Jihad melawan tentara sekutu sebagsi tanggal peringatan hari santri.

Info Peluang Usaha Depot Air Minum Isi Ulang by INVIRO

Perlu dicatat, pada tahun 1945 itu KH Hasyim Asy’ari bukan hanya pemimpin NU tetapi juga pemimpin besar umat Islam yang memimpin JIHAD melawan Sekutu yang ingin merebut kemerdekaan.

Perjuangan umat Islam dalam mewujudkan kemerdekaan itu sebelumnya tidak tertulis dalam buku-buku sejarah konvensional. Bahkan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia 6 jilid tebal yang diterbitkan Orde Baru itu kata “Resolusi Jihad” tidak ditemukan. Alhamdulillah sejarah sudah diluruskan.

Baca Juga >  Sisi-Sisi Utama Manfaat Dzikir Keras dan Berjamaah

Perlu dicatat pula, sejarah perjuangan umat Islam dalam mewujudkan kemerdekaan itu perlu diterangkan kepada anak-anak sekolah pada saat ada sekelompok “pemberontak” yang menyebut Indonesia sebagai negara kafir atau thogut. Bahwa Indonesia ini bukan main-main, tapi didirikan dengan JIHAD dan darah syuhada sehingga generasi penerus harus mempertahankan keutuhannya.

Permintaan maaf atas nama institusi atas kesalahan itu sudah dilayangkan. Tapi mengusut siapa oknum yang menyelipkan hoax dalam soal ujian itu adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan, dan tak harus melibatkan kepolisian bukan?

Penulis: A Khoirul Anam, dosen UNUSIA Jakarta.