Bangkitmedia.com, JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr H Hilmy Muhammad MA mengingatkan, pentingnya konsistensi antara nilai yang disampaikan pemerintah di dalam negeri dengan sikap diplomasi Indonesia di panggung internasional.
Hal itu disampaikan Gus Hilmy, sapaan akrabnya, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meminta doa para ulama agar pemerintah mampu menghadapi berbagai tantangan bangsa, serta menegakkan kebenaran dan keadilan.
Menurut senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut, komitmen menegakkan keadilan tidak cukup hanya menjadi narasi domestik, tetapi juga harus tercermin dalam sikap politik luar negeri Indonesia.
“Jika kita berbicara tentang menegakkan keadilan dan kebenaran, maka sikap Indonesia dalam forum internasional juga harus mencerminkan nilai itu. Konsistensi antara nilai yang kita sampaikan di dalam negeri dan posisi diplomasi kita di dunia internasional menjadi sangat penting,” ujar anggota Komite II DPD RI itu dalam keterangan tertulis, Rabu (11/03/2026).
Soroti Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace
Dalam konteks tersebut, Gus Hilmy menilai desakan sejumlah pihak agar pemerintah mengevaluasi keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) perlu mendapat perhatian serius.
Forum internasional tersebut diketahui merupakan inisiatif yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Menurut Gus Hilmy, pemerintah perlu meninjau secara jernih posisi Indonesia dalam forum tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, serta prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi landasan diplomasi Indonesia.
“Bebas aktif tidak berarti kita tidak boleh berada dalam satu forum internasional. Prinsip ini memberi ruang bagi Indonesia untuk terlibat dalam upaya perdamaian dunia tanpa tunduk pada kepentingan negara besar mana pun. Landasannya tetap kepentingan nasional,” jelasnya.
Bebas Aktif Harus Berbasis Kepentingan Nasional
Gus Hilmy menjelaskan, bahwa Indonesia selama ini juga aktif dalam berbagai organisasi internasional yang memiliki karakter kepentingan tertentu.
Indonesia tercatat sebagai anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), pernah bergabung dalam Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), serta belakangan turut bergabung dalam kelompok ekonomi BRICS.
Menurutnya, keikutsertaan tersebut tidak pernah menjadi persoalan selama memberikan manfaat strategis bagi bangsa.
“Selama kerja sama internasional itu memperkuat posisi Indonesia dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan nasional, tentu tidak menjadi masalah,” katanya.
Namun, situasinya akan berbeda jika sebuah forum justru menimbulkan beban diplomatik atau persepsi negatif di tingkat global.
“Jika sebuah kerja sama internasional tidak memperkuat posisi Indonesia dan justru menimbulkan beban diplomatik atau persepsi negatif di tingkat global, maka wajar jika keikutsertaan kita dipertanyakan,” tegasnya.
Pertimbangan Etis dalam Diplomasi
Selain pertimbangan strategis, Gus Hilmy juga menilai terdapat aspek etis yang perlu diperhatikan.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia lahir dari perjuangan panjang melawan kolonialisme. Karena itu, Indonesia harus berhati-hati berada dalam forum internasional yang di dalamnya terdapat negara-negara yang selama ini dikenal melakukan intervensi militer atau pendudukan wilayah negara lain.
Gus Hilmy juga menyinggung meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah, termasuk operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu ketegangan kawasan.
Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam forum seperti BoP tanpa sikap kritis berpotensi menimbulkan persepsi bahwa Indonesia ikut memberikan legitimasi terhadap praktik kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara.
“Jika kita berada dalam forum tersebut tanpa sikap kritis, Indonesia bisa dipersepsikan ikut memberi legitimasi terhadap praktik kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara,” ujarnya.
Ia menambahkan, bahwa publik dunia tentu akan mempertanyakan posisi Indonesia jika berada dalam forum yang diisi oleh negara-negara yang aktif melakukan intervensi terhadap negara lain.
Berpotensi Berdampak pada Politik Dalam Negeri
Gus Hilmy menilai, munculnya kritik dari berbagai tokoh nasional menunjukkan adanya kegelisahan publik yang perlu dijawab pemerintah.
Menurutnya, evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace penting dilakukan sejak dini agar langkah diplomasi Indonesia tetap sejalan dengan prinsip independensi dan perdamaian dunia.
“Jangan sampai Indonesia terlihat plin-plan. Kita berbicara tentang independensi dan perdamaian dunia, tetapi langkah kita justru dipersepsikan tidak sejalan dengan prinsip tersebut,” katanya.
Lebih jauh, Gus Hilmy mengingatkan bahwa persoalan ini tidak hanya berdampak pada diplomasi luar negeri, tetapi juga dapat memengaruhi dinamika politik dalam negeri.
“Persepsi bahwa Indonesia berada di bawah bayang-bayang Amerika Serikat dapat merugikan secara politik. Hal ini bahkan bisa memengaruhi penilaian publik terhadap kepemimpinan nasional, termasuk jika Pak Prabowo kembali bertarung pada Pemilu 2029,” ujarnya.
Salah satu pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta itu menegaskan, bahwa evaluasi perlu dilakukan sejak dini agar setiap langkah diplomasi Indonesia benar-benar memperkuat posisi bangsa di panggung global serta sejalan dengan kepentingan nasional jangka panjang. (*)
