bendera hti khilafah

Bendera Tauhid, Kisah Puncak Benturan NU – HTI

Apa yang dilakukan oleh pengibar bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) saat Hari Santri di Garut belum lama ini masih dalam konteks shira’ul fikri atau perang pemikiran HTI. Tujuannya memang untuk memancing Banser NU bertindak di luar kontrol, seperti merusak atau membakar bendera Hizbut Tahrir –yang terdapat kalimat tauhid atau kalimat syahadat di dalamnya.

Dengan demikian, kemudian akan dapat digoreng bahwa Banser telah membakar kalimat tauhid. Para pegiat HTI pasti menyadari, Hari Santri adalah hari istimewanya santri NU, termasuk Banser di dalamnya. Sementara pelaku pengibar bendera tersebut kepada polisi juga mengakui bahwa bendera yang dia kibarkan adalah bendera HTI.

Perlu diketahui, lawan ideologis HTI dari kalangan umat Islam yang paling keras dan paling kuat adalah Banser Ansor khususnya dan NU pada umumnya. Ini lantaran hanya Banser dan NU yang secara tegas dan terang-terangan siap setiap saat mengawal NKRI dan Pancasila. Dengarlah slogan-slogan yang biasa diucapkan di lingkungan Banser. Misalnya komandan Banser berteriak, “Siapa kita?” Maka para anggota Banser akan menjawab, “Indonesia!” Saat sang komandan berteriak, “NKRI?” Anggota Banser akan menjawab, “Harga Mati!”. Dan kala komandan berteriak, “Pancasila?” Anggotanya akan serentak menjawab, “Jaya!” Ritual seperti ini rutin dilakukan di kegiatan internal mereka.

Dalam kegiatan struktural NU di level bawah, seperti pengajian tingkat kecamatan, rutin diperdengarkan lagu Indonesia Raya di awal acara, bahkan sebelum pembacaan kalam ilahi. Kemudian juga dilakukan prosesi ikrar kesetiaan terhadap NKRI. Ini merupakan fenomena khas NU yang belum saya temukan di organisasi Islam mana pun. Dari sinilah mengapa perlawanan terhadap HTI yang mengusung ideologi khilafah paling keras dilakukan oleh NU beserta badan otonomnya seperti Ansor berikut Banser. Mereka melakukannya bukan karena kebencian atau demi kepentingan NU sendiri, melainkan semata-mata karena membela NKRI.

Sikap warga NU tersebut sebenarnya merupakan implementasi dari Khittah NU atau Khittah Nahdliyah, hasil keputusan Muktamar NU di Situbondo, Jawa Timur. Secara formal, melalui muktamar tersebut, NU menerima Pancasila sebagai asas organisasinya. NU juga menerima NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 sebagai bentuk final sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sikap NU tersebut, menurut para kiai konseptornya, hanyalah penegasan dari penerimaan NU terhadap Pancasila dan NKRI yang telah mereka lakukan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dimana pendiri NU Kiai Hasyim Asy’ari turut terlibat di dalamnya. “Setiap warga NU harus menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945,” titah salah satu poin khittah hasil Muktamar Situbondo tahun 1984.

Karena itu, bagi HTI, membuka front pertempuran terhadap NU adalah keniscayaan dalam memperjuangkan tegaknya khilafah Islamiyah. Mustahil mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia menjadi kekhalifahan Islam tanpa menghadapi perlawanan dari keluarga besar NU.

Akan tetapi, untuk melawan NU yang merupakan ormas Islam terbesar dengan anggota puluhan juta orang, tentu terlalu berat bagi HTI jika dilakukan sendirian. Apalagi HTI hanya merupakan ormas mungil, bahkan mungkin dengan GP Ansor pun masih lebih besar GP Ansor. HTI terlihat besar karena kelihaian mereka memanfaatkan propaganda melalui media massa.

Untuk itulah, HTI perlu membenturkan NU dengan umat Islam mainstream non-NU, dengan cara menjebak Banser agar tergerak merusak atau membakar bendera HTI yang mereka kibarkan. Ketika ada oknum Banser melakukan hal itu, maka isunya pun Banser dianggap menistakan kalimat tauhid dan menghadapi gelombang aksi umat Islam (non NU tentunya). Selanjutnya tuntutan akan diarahkan kepada pemerintah dalam hal ini Jokowi untuk membubarkan Banser. Jika Jokowi tidak mau membubarkan Banser (dan ini tentu mustahil dilakukan Jokowi), isunya berubah menjadi 2019GantiPresiden, karena Jokowi dianggap melindungi penista kalimat tauhid.

Baca Juga >  Kisah Gus Dur Berdialog dengan Sunanto, Ketum Baru PP Pemuda Muhammadiyah

Demikianlah skenario itu tampaknya dapat dilaksanakan dengan baik dan sinergis, antara unsur-unsur gerakan Islam non-NU, terutama HTI, PKS, FUI, dan FPI. PKS sebagai bagian dari koalisi Prabowo-Sandi diuntungkan dengan dukungan massa HTI untuk mengangkat isu mengganti presiden sekaligus mempromosikan Prabowo-Sandi yang, seperti kata Yusril Ihza Mahendra, sebenarnya tidak memiliki rekam jejak dalam gerakan Islam

Sementara HTI diuntungkan dengan peluangnya untuk mempromosikan ide penggantian sistem, sekaligus menyeret isu pembakaran bendera HTI menjadi masalah pembakaran bendera tauhid. Dengan demikian, HTI telah berhasil memperluas isu pembakaran bendera dari masalah lokal dan hanya melibatkan HTI dan Banser menjadi isu umat Islam pada umumnya (terutama dari sayap modernis) melawan mereka yang anti-Islam.

Sebenarnya ada yang tidak logis di sini, di mana Banser yang merupakan organ Gerakan Pemuda Ansor NU bisa dituduh sebagai anti Islam. Padahal NU sendiri adalah ormas Islam terbesar dan salah satu yang tertua (berdiri 1926) setelah Sarekat Islam (1911) dan Muhammadiyah (1912). NU, bahkan Ansor pun, adalah organisasi yang lebih tua ketimbang HTI, IM, FPI maupun FUI.

Akan tetapi, memang begitulah salah satu kelihaian kader-kader HTI dalam bermanuver dan melakukan propaganda. Mereka sangat terlatih untuk memutarbalikkan fakta, termasuk fakta sejarah, demi membela keabsahan sistem khilafah. Jika tak percaya, coba saja kritik sistem khilafah yang dilaksanakan oleh Dinasti Ottoman Turki sebagai kerajaan dan bukan kekhalifahan, maka pembelaan yang vokal dan seringkali ahistoris akan muncul. Atau tunjukkan fakta sejarah bahwa Arab Saudi justru memerdekakan diri dari penjajahan oleh kekhalifahan Turki, maka Anda akan menikmati argumen yang lihai dari para pegiat HTI, walaupun substansinya sebenarnya salah. Sepandai-pandainya dan semilitan-militannya kader PKS melakukan propaganda levelnya masih jauh di bawah keahlian dan militansi para kader HTI.

Melihat situasi demikian, tak mengherankan jika Pejabat Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar maupun Ketua PBNU KH Said Aqil Siradj akhir-akhir ini berulang kali menyerukan agar generasi muda NU melakukan jihad media sosial (medsos). Perang memenangkan hegemoni atas wacana memang tidak cukup berbekal doa, tetapi harus diiringi dengan kerja keras, militansi, dan kompetensi. Jika tidak ingin kelompok-kelompok Islam fundamentalis dan radikal –yang sebenarnya minoritas– menguasai panggung medsos, maka setiap kader Islam wasathiyah (moderat) seperti NU dan Muhammadiyah harus siap mewakafkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk berjihad di media sosial.

Berjihad di media sosial tidak harus diartikan secara agresif menyerang kelompok lain, tetapi lebih kepada menyampaikan visi dan misi Islam rahmatan lil ‘alamin, Islam ramah, Islam sejuk, untuk mengimbangi wajah Islam garang yang penuh kebencian dan caci maki –yang justru mendistorsi kemuliaan Islam. Jika mereka yang minoritas radikal dan fundamentalis bisa melakukannya, kenapa kita tidak? Bukan saatnya lagi untuk terus menerus tidur sebagai mayoritas diam (silent-majority). Saatnya bangkit, bangkit, dan bangkit! Seperti nama NU itu sendiri: Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama.

Penulis: Jarot Doso, murid Muhammadiyah yang cinta Islam NUsantara. Pernah dua tahun melakukan penelitian partisipatif di HTI.