Bangkitmedia.com, YOGYAKARTA – Wacana penerapan pembelajaran daring pasca libur Lebaran 2026 menuai kritik dari Anggota DPD RI asal DIY, Dr H Hilmy Muhammad MA. Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menjadikan sektor pendidikan sebagai korban dari persoalan energi nasional.
Dalam keterangannya, kemarin, sosok yang akrab disapa Gus Hilmy itu menilai, kebijakan tersebut belum berpijak pada kebutuhan utama dunia pendidikan. Menurutnya, jika persoalan yang dihadapi adalah krisis energi, maka solusi seharusnya difokuskan pada sektor yang relevan, bukan justru mengganggu proses belajar mengajar.
“Kalau problemnya energi, jangan pendidikan yang dikorbankan. Pemerintah seharusnya memperkuat langkah strategis di sektor lain, termasuk diplomasi luar negeri, agar kepentingan nasional tetap terjaga tanpa harus mengganggu proses belajar,” tegasnya.
Ia menilai, langkah efisiensi energi bisa diarahkan pada sektor yang lebih besar kontribusinya, misalnya pembatasan penggunaan BBM kendaraan pribadi, penguatan transportasi umum, hingga kampanye penghematan listrik di rumah tangga.
Selain itu, anggota Komite I DPD RI tersebut juga menyoroti pentingnya peran diplomasi internasional dalam merespons dinamika geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah yang berdampak pada jalur energi dunia. Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah lebih aktif di level global.
Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai jembatan dialog antarnegara, termasuk dalam merespons dinamika hubungan internasional yang berpengaruh terhadap stabilitas energi.
“Ini soal keberanian mengambil posisi strategis di panggung global, bukan sekadar mengelola dampak di dalam negeri,” ujarnya.
Lebih jauh, Gus Hilmy juga mengkritisi belum adanya transparansi data terkait kontribusi aktivitas sekolah terhadap konsumsi energi nasional. Ia menilai, kebijakan tanpa basis data yang jelas berisiko tidak tepat sasaran.
“Sampai hari ini belum ada penjelasan transparan mengenai berapa besar konsumsi energi dari aktivitas sekolah dan berapa persen penghematan yang ingin dicapai,” katanya.
Ia juga mengingatkan pengalaman pembelajaran jarak jauh selama pandemi COVID-19, yang menurutnya,meninggalkan banyak persoalan serius, mulai dari ketertinggalan belajar, kesenjangan akses internet, hingga kesiapan tenaga pendidik.
“Kalau kondisi dasarnya belum berubah, maka risiko yang sama akan terulang,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia menyoroti potensi lemahnya sistem evaluasi pembelajaran dalam skema daring. Penilaian yang tidak mencerminkan kemampuan riil siswa dinilai berbahaya bagi kualitas sumber daya manusia ke depan.
Di sisi lain, kebijakan ini juga dinilai akan menambah beban orang tua, terutama dalam mendampingi anak belajar di rumah. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya siap dihadapi oleh banyak keluarga di Indonesia.
Gus Hilmy turut mempertanyakan kesiapan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), jika pembelajaran dilakukan secara daring. Ia menilai, aspek distribusi dan partisipasi siswa perlu dirancang secara matang agar tidak menimbulkan inefisiensi anggaran.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar pemerintah menunda kebijakan tersebut atau setidaknya tidak menerapkannya secara serentak di seluruh Indonesia. Pendekatan berbasis kesiapan daerah dinilai lebih realistis.
“Jangan diberlakukan secara nasional tanpa melihat kesenjangan yang ada. Perlu uji coba terbatas di daerah yang sudah siap, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia,” tandasnya. (*)
