Bangkitmedia.com, YOGYAKARTA – Rencana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke kawasan lain di tengah penetapan wilayah perairan sekitarnya sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) menuai sorotan anggota DPD RI, Dr H.L Hilmy Muhammad MA.
Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta yang akrab disapa Gus Hilmy itu meminta pemerintah menjelaskan, konsistensi kebijakan perlindungan ekosistem Ujung Kulon, termasuk membuka peta dan koordinat wilayah pertambangan yang ditetapkan.
Sorotan tersebut berkaitan dengan penetapan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon dalam peta WUP mineral logam melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten tertanggal 12 Februari 2026.
Menurut Gus Hilmy, meskipun penetapan WUP tidak otomatis menjadi izin pertambangan, pemerintah tetap harus menjelaskan dasar, lokasi, dan konsekuensi kebijakan tersebut. Ia meminta Kementerian ESDM mencocokkan koordinat WUP dengan batas serta zonasi kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon.
Anggota Komite II DPD RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral, kehutanan, serta lingkungan hidup tersebut mengingatkan, bahwa Taman Nasional Ujung Kulon memiliki luas 105.694,46 hektare, terdiri atas 61.357,46 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan. Ia juga merujuk PP Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 113 ayat (5) serta Pasal 33 UU Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2024, yang mengatur perlindungan kawasan konservasi dari kegiatan yang dapat mengganggu keutuhan dan fungsi kawasan.
“Jangan berlindung di balik penjelasan bahwa WUP belum merupakan izin tambang. Justru sejak penetapan wilayahnya, pemerintah harus memastikan tidak ada tumpang tindih dengan kawasan konservasi. Jangan menunggu tambang beroperasi dan lingkungan rusak, baru pemerintah sibuk menjelaskan,” tegas Gus Hilmy melalui keterangan tertulis kepada Redaksi Bangkitmedia.com, Selasa (17/11/2026).
Selain persoalan WUP, Gus Hilmy juga mempertanyakan wacana pemindahan sebagian populasi badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam forum COP31 di Antalya, Turki. Menurut data Kementerian Kehutanan yang dirujuknya, populasi badak Jawa pada September 2025 diperkirakan mencapai 87–100 individu dan seluruhnya berada di Taman Nasional Ujung Kulon.
Ia meminta pemerintah menjelaskan urgensi pemindahan, termasuk sejauh mana perlindungan habitat dan mitigasi bencana telah dilakukan.
Gus Hilmy juga meminta keterbukaan mengenai investor, lembaga donor internasional, nilai pendanaan, dan bentuk kerja sama dalam rencana pengembangan habitat kedua badak Jawa. Ia mengingatkan, bahwa kegiatan pertambangan yang tidak diikuti pemulihan lingkungan dapat meninggalkan dampak jangka panjang, sebagaimana sejumlah kawasan bekas tambang batu bara, timah, nikel, dan emas di berbagai daerah di Indonesia.
Ia turut menyoroti riwayat pertambangan emas Cibaliung, Pandeglang, yang pernah dikelola PT Cibaliung Sumberdaya, anak usaha PT Antam.
“Kita tidak sedang menuduh pemindahan badak berkaitan langsung dengan kepentingan tambang. Tetapi, ketika ada wacana pemindahan satwa, penetapan WUP, dan riwayat pertambangan emas di sekitar kawasan yang sama, pemerintah wajib memberikan penjelasan. Kalau Ujung Kulon memang hendak diselamatkan, lindungi seluruh ekosistemnya,” tandas Gus Hilmy. (Gusayu/*)







