Bangkitmedia.com, Jakarta – Wacana penerapan skema ‘war tiket haji’ yang tengah dikaji pemerintah untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu mulai menuai perhatian. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, setiap terobosan dalam penyelenggaraan haji harus mempertimbangkan aspek keadilan, khususnya bagi jutaan calon jemaah yang telah lama menunggu giliran keberangkatan.
Menurut Gus Yahya, hingga saat ini konsep war tiket haji masih belum memiliki kejelasan, baik sisi mekanisme maupun sistem yang akan diterapkan. Karena itu, ia menilai wacana tersebut perlu dikaji secara mendalam sebelum dapat diberi penilaian lebih jauh.
“Silakan dikaji. Belum jelas, kita lihat dulu sistemnya seperti apa. Belum ada keterangan resmi mengenai sistem yang ditawarkan,” ucap Gus Yahya dalam konferensi pers di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (10/4/2026).
Ia menambahkan, pembahasan lebih lanjut terhadap skema tersebut juga harus melibatkan DPR agar kebijakan yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Kedua, nanti harus dibahas dulu di DPR,” ujarnya.
Gus Yahya juga mengungkapkan, bahwa PBNU hingga kini belum melakukan pembahasan internal terkait wacana tersebut. Oleh karena itu, ia menilai belum tepat untuk memberikan penilaian tanpa didukung kajian yang memadai.
“PBNU belum ada diskusi. Kalau hanya sekadar wacana tanpa kejelasan, kita juga belum bisa menilai,” katanya.
Ia menekankan, bahwa keadilan menjadi faktor krusial yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan haji, terutama bagi masyarakat yang telah lama berada dalam antrean.
“Bagaimana dengan mereka yang sudah telanjur menunggu? Sistemnya harus adil bagi mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Yahya menyatakan bahwa setiap kebijakan publik, terlebih yang berkaitan dengan ibadah haji, harus didasarkan pada studi yang matang serta data yang jelas dan terukur.
“Saya tidak bisa bicara tanpa studi dan data. Harus dilihat dulu apakah ini gagasan yang serius atau tidak,” ujarnya.
Jika wacana tersebut berkembang menjadi kebijakan konkret, PBNU menyatakan kesiapan untuk membentuk tim kajian guna memberikan masukan dan rekomendasi yang konstruktif.
“Kalau ini benar-benar menjadi kebijakan, nanti kita butuh tim studi untuk memberikan masukan dan rekomendasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji berbagai skema untuk mengatasi panjangnya daftar tunggu haji, termasuk konsep war tiket haji.
Gagasan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya terobosan agar pelaksanaan haji dapat berlangsung lebih cepat dan efisien.
“Sekarang Presiden berkeinginan agar kita memikirkan bagaimana caranya haji tidak antre. Itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil.
Menurutnya, panjangnya antrean haji di Indonesia tidak terlepas dari pengelolaan dana haji yang terus berkembang seiring meningkatnya jumlah pendaftar, terutama sejak hadirnya Badan Pengelola Keuangan Haji.
Sejak kehadiran BPKH, jumlah calon jemaah meningkat signifikan sehingga berdampak pada semakin panjangnya daftar tunggu keberangkatan.
“Karena sudah ada keuangan haji, kita terpaksa antre. Semakin banyak pendaftar, semakin panjang antreannya,” ucap Dahnil.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap penggodokan. Pemerintah juga harus memastikan perlindungan bagi calon jemaah yang telah masuk daftar tunggu, yang saat ini mencapai sekitar 5,7 juta orang.
“Wacana ini masih kami godok agar keinginan Presiden supaya haji tidak antre bisa diwujudkan, dengan tetap melindungi jemaah yang sudah terdaftar,” katanya. (*)
