Bangkitmedia.com, Yogyakarta – Wacana pemberian akses bagi pesawat militer Amerika Serikat ke wilayah Indonesia dinilai berpotensi mengganggu kedaulatan negara dan menyimpang dari prinsip politik luar negeri bebas aktif. Anggota DPD RI, Dr H Hilmy Muhammad MA, menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh membuka ruang bagi kepentingan militer asing yang bertentangan dengan amanat konstitusi.
“Indonesia berdiri di atas amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itu, Indonesia tidak boleh membuka ruang, jalur, atau fasilitas bagi kekuatan militer negara mana pun yang terlibat dalam agresi dan penjajahan,” tegas anggota Komite II DPD RI tersebut melalui keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).
Menurut Gus Hilmy, sapaan akrabnya, meski Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyebut pembahasan itu belum final, publik tetap berhak menyampaikan penolakan sejak awal. Sebab, isu ini menyangkut arah politik luar negeri Indonesia dan posisi moral bangsa di tengah dinamika konflik global.
“Kita berhak bersuara, berhak menolak! Bagaimana mungkin kita memberi laluan kepada pihak yang dalam banyak konflik justru tampil sebagai pendukung agresi? Indonesia tidak boleh berubah dari negara yang membela kemerdekaan bangsa-bangsa menjadi negara yang mempermudah langkah agresor. Berteman dengan agresor berarti ikut memikul tanggung jawab moral atas agresi itu,” ujarnya.
Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tersebut menilai, pemberian akses khusus kepada pesawat militer Amerika berisiko menggerus posisi netral Indonesia dan memunculkan persepsi keberpihakan dalam konflik internasional.
“Politik bebas aktif bukan berarti membuka pintu bagi semua kekuatan militer asing. Bebas aktif berarti Indonesia bebas menentukan sikap, dan aktif membela perdamaian. Jika akses itu diberikan, Indonesia justru sedang menjauh dari prinsip bebas aktif,” tegas Gus Hilmy.
Senator asal DIY itu juga menyoroti arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump. Ia menilai pendekatan yang digunakan cenderung mengedepankan kekuatan militer dan tekanan politik dalam berbagai konflik global.
“Pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump justru makin sering menunjukkan sikap sepihak dalam politik internasional. Dukungan terhadap agresi Israel, ancaman terhadap negara lain, dan penggunaan tekanan militer sebagai alat diplomasi menunjukkan bahwa Amerika tidak sedang datang membawa perdamaian. Karena itu, Indonesia tidak boleh memberi perlakuan istimewa kepada negara yang berulang kali menempatkan kekuatan militer di atas hukum dan keadilan,” kata Gus Hilmy.
Di sisi lain, Gus Hilmy menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak boleh goyah oleh tekanan negara besar. Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang melawan penjajahan sehingga harus tetap konsisten menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional.
“Donald Trump berkali-kali menunjukkan bahwa kepentingan Amerika ditempatkan di atas kepentingan dunia. Cara pandang seperti itu berbahaya jika diikuti atau difasilitasi oleh Indonesia. Kita tidak boleh tunduk pada tekanan negara besar. Kita harus berdiri di atas kepentingan nasional dan amanat konstitusi. Indonesia bukan negara satelit Amerika, dan wilayah kita tidak boleh dipakai untuk melayani agenda militer mereka,” tegasnya.
Ketua Bidang DIY itu juga mengingatkan bahwa pengalaman sejarah bangsa Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah seharusnya menjadi dasar moral dalam menentukan sikap terhadap segala bentuk agresi.
“Bangsa ini lahir dari perlawanan terhadap penjajahan. Sangat ironis jika sekarang kita justru menyediakan fasilitas bagi negara yang terlibat dalam berbagai operasi militer terhadap bangsa lain. Pembukaan UUD 1945 jelas menyatakan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Amanat itu tidak boleh ditawar,” tegasnya.
Pengasuh Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta tersebut pun meminta pemerintah bersikap transparan kepada publik terkait pembahasan tersebut, sekaligus memastikan tidak ada perjanjian yang memberikan hak istimewa kepada militer asing.
“Pemerintah harus menghentikan pembahasan ini. Jangan sampai Indonesia masuk terlalu jauh, lalu sulit menarik diri. Kedaulatan wilayah udara Indonesia tidak boleh dinegosiasikan. Indonesia harus tetap berdiri di pihak perdamaian, bukan di pihak agresi,” pungkas Gus Hilmy. (*)
