Bangkitmedia.com, YOGYAKARTA — Distribusi jutaan liter air bersih belum cukup untuk menjawab persoalan kekeringan yang berulang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air agar masyarakat tidak terus bergantung pada bantuan air tangki setiap musim kemarau.
Persoalan tersebut menjadi sorotan Anggota DPD RI, Dr H Hilmy Muhammad MA, dalam rapat kerja Komite II DPD RI bertema Ketahanan Air untuk Pembangunan Berkelanjutan DIY di Aula Gedung DPD RI DIY, Selasa (13/10/2026).
Senator yang akrab disapa Gus Hilmy itu menegaskan, ketahanan air harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, hingga kelestarian lingkungan.
“Air bukan hanya persoalan teknis dan infrastruktur, tetapi menyangkut hak dasar masyarakat, ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Kita tidak boleh menunggu masyarakat mengalami krisis air, baru bergerak,” kata Gus Hilmy.
Lebih dari 6 juta liter air bersih telah disalurkan
Tantangan ketahanan air di DIY terlihat dari penanganan kekeringan sepanjang musim kemarau 2026. Pemerintah daerah telah mendistribusikan sekitar 6,043 juta liter air bersih melalui 1.117 pengiriman tangki selama periode 4 Juli hingga 31 Agustus 2026.
Distribusi dilakukan ke sejumlah wilayah di Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Kulon Progo, dan Sleman. Gunungkidul menjadi salah satu daerah yang paling rentan mengalami kekurangan air bersih.
Sebelumnya, Gubernur DIY menetapkan status siaga darurat kekeringan pada 20 Juli hingga 30 September 2026.
Menurut Gus Hilmy, distribusi air tangki tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kondisi darurat. Namun, pola penanganan tersebut perlu dilengkapi strategi jangka panjang agar krisis serupa tidak terus berulang.
“Dibutuhkan strategi jangka panjang berupa pembangunan tampungan air, sumur bor, konservasi mata air, pengembangan jaringan air baku, serta pemetaan desa yang tiap tahun membutuhkan bantuan air bersih agar penanganannya dapat direncanakan sebelum musim kemarau,” ujarnya.
Sebanyak 12 kapanewon Gunungkidul berpotensi terdampak
Persoalan kekeringan juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul menyebutkan, terdapat 12 kapanewon yang berpotensi menghadapi krisis kekeringan pada musim kemarau 2026.
Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPRKP Gunungkidul, Sigit Swastono menjelaskan, bahwa kekeringan terkonsentrasi di wilayah Tepus, Rongkop, dan Panggang. Sementara itu, Purwosari juga menjadi kawasan rawan yang membutuhkan bantuan air bersih, terutama di Kalurahan Giripurwo dan Giricahyo.
“Kondisi ini juga diperparah oleh sekitar 359 telaga yang belum berfungsi optimal,” ungkap Sigit.
Ia menilai, pengerukan telaga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas tampung air. Selain itu, pengembangan sumur bor dan sistem penyediaan air minum desa perlu diperkuat, terutama bagi wilayah yang belum terjangkau layanan PDAM.
Penanganan tersebut, menurutnya, perlu terintegrasi dengan program lintas sektor agar ketersediaan air bersih dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Anggaran Rp108,88 miliar untuk infrastruktur air DIY
Di sisi infrastruktur, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) menyampaikan alokasi anggaran penanganan sumber daya air di DIY sebesar Rp108,88 miliar.
Anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk pembangunan groundsillSrandakan di Sungai Progo guna mengurangi degradasi dasar sungai, pengendalian banjir di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta (YIA), serta penanganan banjir di Kota Yogyakarta.
Program lainnya meliputi pembangunan sumur bor untuk Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) di kawasan Akademi Angkatan Udara (AAU) Sleman, percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3-TGAI), serta normalisasi dan pemasangan bronjong pada sejumlah titik tebing kritis.
Pelaksana Tugas Kepala BBWSO, Parlinggoman Simanungkalit, S.T., MPSDA, mengatakan berbagai proyek tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya air, mengurangi risiko banjir, serta mendukung keberlanjutan pembangunan di DIY.
Ia menegaskan, penanganan infrastruktur strategis perlu mencakup pengendalian banjir, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan sumur bor, dan pengelolaan wilayah sungai.
Ketahanan air berkaitan dengan pangan dan pariwisata
Gus Hilmy juga mengingatkan bahwa persoalan air tidak hanya berkaitan dengan kekeringan dan banjir. Ketersediaan air yang memadai menjadi faktor penting bagi keberlangsungan sektor pertanian dan pariwisata di DIY.
Dengan luas baku sawah mencapai 67.027 hektare dan produksi padi sebesar 547,51 ribu ton pada 2025, kebutuhan air untuk pertanian harus didukung jaringan irigasi yang berfungsi optimal.
Karena itu, rehabilitasi irigasi perlu berorientasi pada manfaat nyata bagi petani, terutama untuk memastikan pasokan air benar-benar sampai ke lahan pertanian.
Di sektor pariwisata, kebutuhan air juga harus diseimbangkan dengan perlindungan sumber air dan konservasi lingkungan. Pertumbuhan destinasi wisata, termasuk kawasan yang memiliki sumber daya air penting seperti Situs Payak di Piyungan, Bantul, perlu memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat.
Kepala Dinas Pariwisata DIY, Eling Priswanto SE MM menegaskan, pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi pariwisata dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Kita ingin pariwisata tumbuh, ekonomi masyarakat bergerak, tetapi hak masyarakat atas air bersih tetap terlindungi,” katanya.
Rapat kerja tersebut melibatkan BBWSO, perangkat daerah tingkat DIY, BPBD DIY, serta dinas pekerjaan umum dari Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Gunungkidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan air di DIY diharapkan tidak berhenti pada penanganan darurat. Perencanaan infrastruktur, konservasi sumber air, perbaikan irigasi, dan mitigasi bencana perlu berjalan terpadu agar ketahanan air dapat menopang kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan. (*)
