Bangkitmedia.com, JAKARTA – Menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), perbincangan mengenai arah kepemimpinan dan distribusi otoritas di tubuh organisasi kembali mengemuka. Di tengah perubahan sosial, politik, dan derasnya arus digitalisasi, muncul pertanyaan mendasar, siapakah sesungguhnya yang mengendalikan organisasi Islam terbesar di Indonesia itu?
Pertanyaan tersebut menjadi benang merah dalam forum Kabla Muktamar bertajuk “Siapa Pengendali NU? Susur Galur Kuasa dan Arsitektur Organisasi Nahdlatul Ulama” yang digelar Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Sabtu (18/7/2026). Forum ini menghadirkan sejumlah intelektual dan pengamat NU untuk membaca kembali perubahan lanskap kepemimpinan dan relasi kuasa di lingkungan Nahdlatul Ulama menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-35 di Tambak Beras, Jombang.
Cendekiawan Fachry Ali menilai, pertanyaan mengenai siapa sesungguhnya pengendali NU kini tidak lagi mudah dijawab. Menurutnya, pusat-pusat pengaruh di dalam organisasi semakin menyebar dan bekerja secara lebih cair sehingga sulit dilekatkan pada figur maupun institusi tertentu.
“Pengendali NU kian lama kian anonim. Sulit lagi menunjuk secara pasti siapa yang sesungguhnya menentukan arah organisasi. Ada banyak pusat pengaruh yang bekerja secara bersamaan,” ujarnya.
Fachry mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus pengingat bagi NU agar terus menjaga independensinya sebagai organisasi masyarakat sipil yang telah berdiri jauh sebelum Republik Indonesia lahir.
Menurutnya, salah satu kekuatan terbesar NU selama ini adalah kemampuannya mempertahankan otonomi organisasi di tengah berbagai perubahan rezim politik maupun konfigurasi kekuasaan nasional.
Pandangan senada disampaikan Dekan Fakultas Islam Nusantara (FIN) Unusia, Ahmad Suaedy. Ia melihat, perubahan distribusi otoritas di tubuh NU tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dunia digital yang mengubah cara masyarakat membangun legitimasi dan pengaruh.
“Dunia digital telah mengubah cara otoritas diproduksi dan didistribusikan. Apa yang terjadi di NU sesungguhnya juga terjadi di banyak institusi lain. Otoritas tidak lagi sepenuhnya berada di tangan elite formal, tetapi juga dipengaruhi oleh ruang-ruang digital yang lebih cair dan terbuka,” ujarnya.
Menurut Suaedy, transformasi digital membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga nahdliyin. Namun, pada saat yang sama juga melahirkan pusat-pusat legitimasi baru yang tidak selalu berjalan seiring dengan struktur organisasi formal.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Rektor Unusia, Syahrizal Syarif, menyoroti dinamika hubungan antara Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah yang terus mengalami perubahan sepanjang sejarah NU modern.
Menurutnya, sejak NU kembali ke Khittah 1926 pada Muktamar Situbondo tahun 1984 hingga saat ini, hubungan kedua otoritas tertinggi di tubuh NU tersebut senantiasa mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan organisasi dan tantangan zaman.
“Hubungan antara Rais Aam dan Ketua Umum Tanfidziyah tidak pernah bersifat statis. Ada masa ketika otoritas syuriah sangat dominan, tetapi ada pula periode ketika tanfidziyah tampil lebih menonjol. Dinamika itu merupakan bagian dari proses penyesuaian organisasi terhadap perubahan zaman,” jelasnya.
Syahrizal menambahkan, perdebatan mengenai distribusi kewenangan di lingkungan NU bukanlah fenomena baru. Justru dinamika tersebut menjadi bagian dari proses organisasi dalam menjaga keseimbangan antara otoritas keagamaan dan kepemimpinan administratif.
Diskusi yang dimoderatori Any Rufaedah itu merupakan pembuka dari lima rangkaian Serial Diskusi Kabla Muktamar Ke-35 NU yang diselenggarakan Sindikat Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). Forum akan berlangsung setiap hari Sabtu mulai 18 Juli hingga 15 Agustus 2026 di Kampus Unusia Jakarta sebagai ruang refleksi akademik menjelang Muktamar Ke-35 NU.
Koordinator Serial Diskusi, Fariz Alnizar menjelaskan, bahwa rangkaian diskusi tersebut dirancang untuk menghadirkan pembacaan yang lebih komprehensif terhadap berbagai isu strategis yang dihadapi NU.
“Melalui serial diskusi tersebut, Unusia berupaya menghadirkan pembacaan yang lebih mendalam mengenai berbagai persoalan strategis yang dihadapi NU, mulai dari distribusi kuasa dan arsitektur organisasi, kesejahteraan warga nahdliyin, transformasi pesantren, relasi NU dengan negara, hingga proyeksi bentuk organisasi NU pada satu abad mendatang,” ungkapnya.
Melalui forum ini, Muktamar Ke-35 NU dipandang bukan sekadar agenda memilih kepemimpinan baru. Lebih dari itu, muktamar menjadi momentum untuk merefleksikan arah perjalanan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan, sosial, dan kebangsaan agar tetap relevan menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. (*)
