BANGKITMEDIA.COM, JAKARTA — Banyaknya jabatan di lingkaran pemerintahan kembali memunculkan satu pertanyaan sederhana, seberapa besar struktur yang semakin luas itu benar-benar memberi dampak bagi masyarakat?
Pertanyaan tersebut disampaikan Anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dr H Hilmy Muhammad MA atau Gus Hilmy, menyusul bertambahnya sejumlah posisi dalam struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk jabatan wakil menteri koordinator dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Bagi Gus Hilmy, persoalannya bukan semata-mata soal bertambah atau berkurangnya jumlah pejabat. Presiden memang memiliki hak prerogatif dalam mengangkat pejabat negara.
Namun, setiap penambahan struktur pemerintahan menurutnya perlu memiliki alasan yang jelas dan dapat diukur manfaatnya.
“Secara prinsip, kami tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, pertanyaannya adalah apakah semua jabatan ini memang sedemikian diperlukan bagi peningkatan kinerja pemerintahan? Publik berhak kritis dan menuntut akuntabilitas,” ucap Gus Hilmy melalui keterangan tertulis, Sabtu (3/10/2026).
Ketika Efisiensi Bertemu Struktur Birokrasi
Sorotan Gus Hilmy terutama tertuju pada munculnya jabatan wakil menteri koordinator.
Menurutnya, posisi menteri koordinator pada dasarnya memiliki fungsi koordinasi. Karena itu, penambahan wakil pada level tersebut dinilai perlu dijelaskan urgensinya agar tidak justru memperpanjang rantai birokrasi.
“Jabatan menko itu kan lebih bersifat koordinatif, masak juga harus punya wakil? Kalau di tingkat koordinasi saja ada wakilnya, ini justru berisiko memperpanjang birokrasi yang seharusnya dipangkas,” tegas Gus Hilmy.
Ia juga mempertanyakan jumlah anggota Wantimpres di tengah struktur kementerian dan wakil menteri yang sudah cukup banyak.
Bagi Gus Hilmy, kebutuhan Presiden terhadap masukan dari para ahli sebenarnya dapat dilakukan secara fleksibel tanpa harus selalu diwujudkan dalam bentuk struktur jabatan permanen.
“Ada Wantimpres sedemikian banyak, apa ya memang sedemikian diperlukan? Apalagi banyak kementerian yang punya wakil-wakil menteri. Buat apa? Kalau sifatnya dadakan, kan Presiden bisa minta beberapa pakar untuk meminta saran dan analisis mereka,” lontarnya.
Bukan Sekadar Banyak Jabatan
Di balik kritik tersebut, Gus Hilmy menyoroti persoalan yang lebih mendasar, yakni efisiensi pemerintahan dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mengingatkan, pelebaran struktur birokrasi perlu dilihat dalam konteks komitmen pemerintah terhadap efisiensi anggaran yang digaungkan sejak awal pemerintahan.
“Ini semua justru tidak sesuai dengan prinsip efisiensi yang digaungkan oleh Presiden di awal pemerintahan. Ada apa?” tandasnya.
Namun pada akhirnya, menurut Gus Hilmy, ukuran keberhasilan sebuah struktur pemerintahan bukan terletak pada banyaknya jabatan yang tersedia.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut mampu menghadirkan perbaikan yang dirasakan masyarakat: pelayanan publik yang semakin baik, kemiskinan yang menurun, serta ekonomi masyarakat bawah yang semakin stabil.
“Yang kemudian diharapkan dari pengangkatan itu semua adalah ada kenaikan signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau nggak, buat apa?” ujar Gus Hilmy.
Karena itu, ia mendorong masyarakat tetap ikut mengawasi jalannya pemerintahan dan menagih transparansi atas setiap kebijakan pengangkatan pejabat negara.
“Rakyat perlu mengawasi dan menagih kesungguhan Presiden soal transparansi dan output pengangkatan ini yang memberi dampak signifikan bagi masyarakat,” tegas Gus Hilmy. (Gusayu/*)
