Dialog Ramadan NU Banguntapan Bersama Wakil Bupati Bantul

Posted on

BANGUNTAPAN – Dalam rangka mengambil peran kebangsaan pasca pemilu 2019, MWC NU Kecamatan Banguntapan Bantul menggelar Dialog Ramadhan bersama H Abdul Halim Muslih selaku Wakil Bupati Bantul dan M Ainul Yaqin, Ketua Lakpesdam NU DIY dengan tema “Peran NU Banguntapan Pasca Pemilu 2019; Tantangan dan Hambatan ke Depan”. Acara ini berlangsung pada Ahad (19/05) pagi bertempat di Gedung MWC NU Banguntapan di Jalan Wonosari.

“Dengan dialog ini, kita harapkan ada langkah yang tepat dalam membangun NU Banguntapan kedepan yang lebih baik lagi. Kami berharap wakil Bupati Bantul bisa memberikan pandangan kedepan sehingga NU Banguntapan bisa menghadapi tantangan di masa depan yang makin kompleks, ” tutur KH Muhammad Jamil, Rais Syuriah MWC NU Banguntapan dalam memberikan pengantar diskusi.

Kiai Jamil juga mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah kepada wakil-wakil NU yang sukses dalam pemilu 2019 ini khususnya kepada KH Hilmy Muhammad yang lolos menjadi DPD RI DIY serta KH Makruf Amin yang bisa menjadi Wakil Presiden RI 2019/2024.

Sementara itu, H Abdul Halim Muslim dalam diskusi ini menegaskan bahwa posisi NU saat ini secara nasional maupun daerah menjadi kelompok komunitas yang dipandang semakin diperhitungkan. Sebab NU terbukti sebagai organisasi yang kuat akarnya baik keagamaan maupun sosial.

“Sehingga kelompok-kelompok itu selalu mempertimbangkan bagaimana pandangan NU, pemerintah dalam mengambil keputusan pun juga mempertimbangkan pandangan NU,” ungkap Halim.

Pak Halim, Sapaan akrabnya menjelaskan bahwa hal Ini menunjukkan NU harus memperbaiki diri dalam sisi khidmah dan pelayanan NU. Mbah hasyim mendirikan NU bertujuan untuk menjaga ajaran aswaja dan mengembangkan kehidupan lebih baik.

“NU menjaga jarak dengan politik karena NU bukan partai politik, tapi politik juga penting, politik itu bagian dari penegakan syari’at,” tambah Pak Halim.

Baca Juga >  NU Sewon Ajak Nahdliyyin Makmurkan Masjid

Kekuasaan yang ditopang dengan madzhab keagamaan akan jaya, contoh saja kekuasaan Ibnu Saud, bisa kuat karena didukung madzhab tertentu yaitu Wahabi sehingga sampai sekarang kuat sekalipun akhir-akhir ini mulai merubah haluan ke arah moderat.

“Maka seperti yang telah diungkapkan oleh KH Sahal Mahfudh dan KH Ahmad Siddiq, peran politik NU itu dibagi 3 yaitu politik kerakyatan, politik kebangsaan, dan politik kekuasaan,” tutur Pak Halim.

Pertama, politik kerakyatan NU yakni menangani masalah rakyat, tidak harus partai politik tapi siapa saja bisa mengelola dan mengambil peran ini. Kedua, politik kebangsaan, NU sebagai bagian dari bangsa juga ikut mengambil peran bagaimana bangsa kita ini bisa bersatu. Contoh NU sudah ada koin, Ambulan NU, Kampus dan Rumah Sakit. Ketiga, politik kekuasaan dalam hal ini tugas dari partai politik.

“Sekalipun NU mengambil politik kerakyatan dan kebangsaan, tapi politik kekuasaan juga tidak kalah penting karena politik itu ibarat pedang, tergantung siapa yang memegang,” tandas Pak Halim di akhir dialog.

Sementara itu M Ainul Yaqin dari Lakpesdam NU DIY selaku moderator menambahkan bahwa  politik itu sebagai sarana ibadah dan penguatan agama.

“Gus Dur pernah menyampaikan kalau NU tidak kebagian apa-apa dalam pembangunan maka Indonesia tidak maju, terbukti 32 Indonesia tidak maju. Dari sin, potensi NU Banguntapan sebenarnya sangat besar, makanya sudah waktunya semua elemen NU Banguntapan saling menguatkan dengan penuh optimisme dalam menatap masa depan,” tegas Ainul Yaqin yang juga Dosen UIN Sunan Kalijaga. (ichin)