KOTA PEKALONGAN, Bangkitmedia.com – Kepedulian ulama tak berhenti pada urusan ibadah dan pengajaran di pesantren. Di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai pencemaran sungai, persoalan sampah hingga ancaman limbah terhadap kesehatan, ulama dituntut hadir memberikan keteladanan dan solusi sebagai bentuk ri’ayah atau pengayoman kepada umat.
Pesan tersebut disampaikan Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Dr H Hilmy Muhammad MA, saat menjadi narasumber dalam Halaqah Nilai-nilai Keulamaan Pesantren yang diselenggarakan Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Pekalongan bekerja sama dengan Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid (UIN Gus Dur), Sabtu (18/7/2026).
Mengusung tema “Membaca Etnografi Ulama Pesantren sebagai Episentrum Keilmuan dan Peradaban di Nusantara”, kegiatan yang berlangsung di Gedung Aswaja PCNU Kota Pekalongan itu dihadiri para kiai, pengasuh pondok pesantren, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), Badan Koordinasi (Badko) TPQ, serta berbagai elemen pendidikan keagamaan.
Dalam paparannya, Gus Hilmy menegaskan bahwa tanggung jawab seorang kiai tidak hanya berkaitan dengan persoalan ritual keagamaan. Lebih dari itu, ulama memiliki amanah untuk menjaga kehidupan masyarakat, termasuk terhadap berbagai persoalan sosial dan lingkungan yang semakin mendesak.
“Apabila NU diandaikan sebagai pesantren besar, maka perhatian kiai-kiai NU adalah kepada urusan-urusan yang penting dan mendesak di tengah masyarakat. Contoh di Pekalongan ini adalah NU harus berani berbicara soal sampah, pencemaran sungai, polusi udara dan bahaya limbah terhadap kesehatan. Hal ini sebagai bentuk sikap kasih sayang terhadap permasalahan umat. Jika ulama diam saja, maka hilanglah keteladanan dan ri’ayah-nya terhadap umat,” papar Gus Hilmy.
Senator asal Daerah Istimewa Yogyakarta itu mengibaratkan peran kiai sebagaimana sosok yang penuh kasih membangunkan santrinya untuk menunaikan salat Subuh. Spirit “njagani” atau menjaga umat, menurutnya, harus terus hidup dalam gerakan Nahdlatul Ulama sehingga mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Jika NU sebagai entitas pesantren besar, maka tugasnya sama, yaitu bagaimana bisa membahasakan fikih dan regulasi sesuai dengan bahasa kekinian. Fokus utamanya adalah ri’ayah atau njagani umat, layaknya kiai yang membangunkan santrinya untuk salat Subuh. Jika kiai prihatin dan perhatian kepada santri, maka NU juga harus perhatian pada urusan-urusan masyarakat. Jangan abai,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) DIY itu juga menekankan bahwa sosok kiai tidak dapat dipisahkan dari ekosistem pesantren. Menurutnya, pendidikan pesantren tidak sekadar membentuk kecerdasan intelektual, tetapi juga menanamkan karakter dan keteladanan agar santri mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri sebagai muslim Indonesia.
“Hubungan antara kiai dan santri jauh melampaui hubungan guru dan murid di sekolah formal. Hubungan kiai dan santri adalah hubungan kekeluargaan, bapak dan anak, yang bersifat beyond the class atau melampaui ruang kelas. Kiai berinteraksi dengan santri selama 24 jam dengan fondasi uswatun hasanah atau keteladanan,” ujarnya.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI tersebut juga mengkritisi dikotomi antara pesantren tradisional dan modern yang selama ini kerap diukur hanya dari kitab yang dipelajari.
“Pesantren dengan kemampuan adaptifnya berdialog dengan peradaban sesungguhnya adalah pesantren modern, apa pun kitab yang diajarkannya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Hilmy menjelaskan bahwa kiai masa kini perlu menjalankan peran sebagai cultural broker, yakni mampu menjembatani nilai-nilai tradisi pesantren dengan perkembangan zaman. Kemampuan menerjemahkan gagasan modern ke dalam bahasa tradisi, sekaligus menghadirkan khazanah turats dalam bahasa yang relevan dengan masyarakat modern, menjadi bagian penting dari semangat al-muhafadzah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah.
Pada kesempatan yang sama, Rais Syuriyah PBNU Dr K. Abdul Ghofur Maimoen mengingatkan bahwa seorang ulama harus memiliki tiga dimensi utama, yakni kedalaman ilmu, kekuatan spiritual, dan keutamaan akhlak. Mengutip Imam Al-Ghazali dalam kitab At-Tibru al-Masbuk, Gus Ghofur mengibaratkan ulama sebagai dokter bagi umat.
“Jika dokternya sakit, bagaimana mungkin bisa menyembuhkan umatnya,” ujarnya.
Sementara itu, Rais Syuriyah PCNU Kota Pekalongan Dr KH Hasan Suaidi menyampaikan bahwa halaqah tersebut selaras dengan upaya PBNU dalam merumuskan Piagam Keulamaan. Piagam tersebut diharapkan menjadi pengingat bagi para ulama, panduan bagi para santri yang bercita-cita menjadi ulama, sekaligus rujukan bagi masyarakat dalam memilih figur keagamaan yang memiliki integritas dan nilai-nilai luhur.
Adapun dari perspektif perkembangan masyarakat, Dr KH Hatim Ghozali dari RMI PBNU menyoroti tantangan dakwah di era digital. Berdasarkan hasil survei, terdapat kecenderungan menurunnya keterikatan Generasi Z terhadap institusi keagamaan. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pesantren dan para kiai untuk terus menghadirkan metode dakwah yang adaptif sehingga nilai-nilai keulamaan tetap hidup dan relevan bagi generasi masa depan. (*)
