NU adalah organisasi terbesar yang unik dan menarik. Warga NU adalah contoh civil society yang mandiri dan mampu menjadikan NU sebagai organisasi mandiri. Jaringan NU mulai ranting pedesaan sampai pusat mampu mendanai dirinya sendiri bersama dengan jama’ahnya, warganya yang sangat setia.
Demikian ditegaskan Prof Anders Uhlin dari Department of Political Science, Lund University Sweden, dalam diskusi publik bertema “NU sebagai Civil Society” di Kampus UNU Yogyakarta (22/02). Diskusi Publik ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Aswaja Center Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta. Acara ini dipandu Achmad Uzair, Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
“Civil society memiliki banyak pengertian. Tapi di sini, dititikberatkan pada sivil society yang bermakna sebagai ruang sosial yang terpisah dengan negara pasar (bisnis) dan politik. NU adalah contoh yang pas dan sangat menarik sebagai salah satu objek penelitian, sebab selain terpisah dari pasar, politik, maupun negara, NU terbukti telah mampu mandiri,” tegas Prof Uhlin.
“Mulai dari tingkat ranting sampai jajaran pusat, NU mendanai organisasinya sendiri dan mampu melaksanakan kegiatan organisasi tanpa campur tangan atau bantuan dana dari negara, pasar serta politik. NU juga mampu melakukan resistensi melawan negara dan di sisi lain mampu oposisi dan bekerjasama dengan negara,” lanjutnya.
Prof Uhlin juga menegaskan bahwa ketokohan dalam NU selain mampu menjadi tokoh elit dalam lingkungan sosial, menariknya ketokohan ini juga melintasi ruang atau ranah politik maupun negara. NU mampu melampaui semuanya. Hal tersebut mendorong lahirnya pengertian baru tentang masyarakat sosial.
“NU, selain kuat dalam keberadaannya sebagai organisasi formal seperti organisasi pada umumnya yang didalamnya terdapat struktur, namun NU pun sangat kuat dalam keberadaannya sebagai jaringan sosial kemasyarakatan (kultural). Sehingga tidak heran jika NU mampu melampaui kepentingan politik, pasar maupun negara dan mampu konsisten dalam peranan sebagai sivil sosiety,” tegas Prof Uhlin yang sangat tertarik dengan NU.
Ijtihad Politik Jama’ah
Sementara itu, Rektor UNU Yogyakarta Prof Purwo Santoso menegaskan bahwa NU kembali ke khittah dapat dimaknai bahwa NU tidak kemana-mana tetapi ada di mana-mana. Sekarang ini ada aspirasi untuk mengelola politik jamaah.
“Jadi yang menjadi persoalan itu bukan tampil sebagai pemain politik di dalam dunia politik sekaligus dalam civil society, tetapi pada saat bersamaan justru ada keinginan untuk meminimalisir kontroversi ketika setiap anggota nahdliyyin dalam keberadaannya sebagai warga negara memiliki hak untuk menyalurkan hak politiknya baik melalui partai politik maupun individu,” tegas Prof Purwo.
“Kekuatan NU sebagai civil society yang sedang melakukan eksperimentasi di NU DIY adalah mengembangkan tata kelola jamaah atau mengelola politiknya jamaah sehingga kita tidak melanggar dan tidak juga sedang anti politik. Toh sudah ada juga kader kita yang aktif di partai seperti di PKB dan lain-lain. Sehingga prestasi terbaik NU saat ini adalah keberanian dalam merumuskan diri sebagai sivil siciety dan mengelola kecerdasan kolektif untuk tampil dalam ranah politik elektoral untuk kepentingan jamaah,” lanjutnya.
“Saat ini, kita menominasi Gus Hilmy atau memajukan Gus Hilmy salah satu wakil rektor di UNU ini sebagai salah satu kandidat DPD, tetapi yang menugaskan Gus Hilmy adalah pengurus Wilayah NU. Jadi kita sedang bereksperimen untuk menjalankan konsep petugas jamaah. Konsep petugas jamaah ini kita konsisten sebagai sivil society yang menjunjung tinggi kolektivitas dan menyalurkan hak politiknya dengan menentukan wakilnya sebagai petugas jamaah,” tegas Prof Purwo yang juga Wakil Ketua PWNU DIY.
“Hal yang menarik dari penugasan tersebut adalah petugas kali ini adalah seorang kiai. Di mana kiai pada umumnya adalah yang seharusnya didengarkan atau sendiko dawuh pada perintahnya namun kali ini Gus Hilmy berposisi sebagai petugas jamaah. Tetapi sekalipun sebagai petugas jamaah, Gus Hilmy telah siap mengemban amanah dan menjalankan tugas sebagai petugas jamaah untuk memperjuangkan kepentingan jamaah dan kemaslahatan serta kemanfaatan bersama. Hal ini merupakan respon terhadap akibat politik elektoral yang memecah kolektivitas menjadi individu-individu yang kemudian dikuasai oleh kapital dan mengesampingkan kepentingan jamaah atau masyarakat,” pungkasnya. (Amrullah)
