The santri

Kontroversi “The Santri”: Mengapa NU Tidak Layak Mengurusi Film?

Posted on

Kontroversi terkait film “The Santri” memantik pendapat banyak kalangan. Banyak yang setuju, tapi juga tidak sedikit yang menolak. Argumentasi dibangun berdasarkan landasan masing-masing. Salah satunya kritik dilakukan oleh Dosen UNUSIA Jakarta A Khoirul Anam. Bagi Anam, memang tidak semua hal harus diurusi oleh NU (PBNU). Masyarakat mempunyai pra-anggapan terhadap NU sebagai organisasi para kiai.

Pernyataan Anam ini ditegaskan dalam status facebooknya, Rabu 18 September 2019. Berikut ini pernyataan selengkapnya:

KLIK DISINI untuk mengirim WA (tanpa harus menyimpan nomor terlebih dahulu) ke Call Center NU Care LAZISNU DIY, untuk konsultasi/tanya-tanya.

NU TAK PERLU NGURUSIN FILM

(Surat Terbuka Buat Hamzah Sahal )

Anggap saja ini komentar dari santri yang pernah dihukum atau pernah kucing-kucingan dengan keamanan pondok gara-gara nonton bioskop.

Mengapa NU tidak layak mengurusi film?

Pertama, hukum menggambar atau memvisualisasi mahluk bernyawa seperti manusia belum berubah dari haram ke makruh atau mubah, sekalipun tidak seorang pun kiai, bu nyai atau para gus dan ning yang tidak pernah menonton bioskop.

Kedua, memang tidak semua hal harus diurusi oleh NU (PBNU). Masyarakat mempunyai pra-anggapan terhadap NU sebagai organisasi para kiai. Masak kiai bikin film.

Point kedua ini terkecuali proyek pembuatan film tersebut dilakukan oleh lembaga khusus yang mengurusi seni budaya, Lesbumi. Nama lembaga ini memang lebih baik tidak menyebutkan NU, sehingga beban keulamaannya tidak keterlaluan. Dulu lembaga ini mempunyai tiga tokoh perfilman keren hasil naturalisasi; Usmar Ismail, Asrul Sani dan Jamaluddin Malik. Sekarang, lembaga ini tidak sempat mengurusi film.

Dalam kasus “The Santri”, film ini seakan langsung ditangani PBNU, dengan melibatkan orang luar (sangat luar) yang bergelut di dunia film. Sekali lagi, NU tidak perlu ngurusin film.

Seperti novel, film seringkali “membuat-buat” cerita yang membikin baper pemirsanya, lebih banyak tentang percintaan. Akan tetapi dalam kasus “The Santri”, masalahnya bukan soal cinta. Bohong besar para pengkritik itu. Semua penikmat film pasti suka dengan adegan ce i en te a.

Keberatan utama para pengkritik sebenarnya adalah pada soal tumpeng yang diantarkan oleh santri ke gereja. Kita masih mempunyai persepsi yang berbeda mengenai orang kafir atau non muslim.

Sekian saja. Tidak perlu juga menggiring santri untuk nonton film. Karena nonton film bukan ibadah. Kalau mau ditonton dan laris manis, film-nya harus bagus.

Karena status Anam ini, pihak yang disebut yakni Hamzah Sahal memberikan komentar: “Yg PD jadi org itu, gak perlu nyebut2 saya. Sekalian gt loh, nyebut yg terkait dgn project film yg blm ada barangnya tp sdh dibicarakan itu.”

Baca Juga >  Fatwa MUI DIY: Shalat Jum’at Diganti Shalat Dzuhur di Rumah

Pernyataan A Khoirul Anam ini juga mendapatkan tanggapan dari jurnalis NU Online, Ahmad Mundzir. Bagi Mundzir, pesantren itu produsen ulama, para pakar keilmuan agama. Berikut ini status Mundzir yang juga diunggap dalam status facebooknya setelah Anam.

Surat terbuka untuk Senior (A Khoirul Anam)

Saya sepakat. Saya tidak setuju dengan film The Santri.

Untuk mengimajinasikan santri ke pihak luar, bagi saya, itu terlalu rumit. Apalagi yang menyampaikan orang yang terlalu paham dunia santri yang sangat berbeda dari lembaga formal yang bisa dibayangkan banyak orang. Tidak sekedar pacaran, nuntun kuda-kudaan, kirim tumpeng ke gereja.

Tapi pesantren itu produsen ulama, para pakar keilmuan agama. Dan ini, didikannya -bagi saya yang juga santri- susah untuk dideskripsikan kepada khalayak, terlebih dengan bayangan trailler yang sudah ada.

Saya adalah bagian daripada orang yang tidak setuju sejak awal traillernya itu keluar kecuali kalau itu yang bikin tidak atas dukungan resmi. Mendukung, berarti melegalisasi.

Inilah perbedaan pendapat setiap orang. Semua memberikan pendapatnya tanpa harus takut.

“Semua boleh berpendapat, silahkan saja. Nanti biar masyarakat lebih luas yang menilainya. Biarlah sebuah karya dinilai secara objektif, jangan menghakimi,” tegas Joko Wahyono, ahli media dari Yogyakarta. (yayan/hadi)