Akhir tahun 2018 ini, berdasarkan data Dinkes DIY hingga September 2018, jumlah penderita sebanyak 6.183 terdiri atas 4.610 HIV dan 1.573 AIDS. Dari jumlah ini, sebanyak 108 orang adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdeteksi HIV/AIDS.
Demikian ditegaskan Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembayun Setyaningastutie dalam seminar Hari AIDS di Kepatihan, Sabtu (1/12).
“Dari data se DIY, Kota Jogja terdiri atas 1.133 HIV dan 263 AIDS, Bantul 1.023 HIV dan 326 AIDS, Sleman 1.089 HIV dan 367 AIDS, Gunungkidul 325 HIV dan 220 AIDS, Kulonprogo 257 HIV dan 25 penderita AIDS serta warga dari luar DIY yang tinggal di DIY 636 HIV dan 286 AIDS,” tegas Pembayun.
Menanggapi data ini, Sekda DIY Gatot Saptadi menegaskan bahwa tingginya jumlah PNS mengidap HIV/AIDS menjadi keprihatinan serius bagi pemerinta dan semua warga.
“Data itu memang berdasarkan temuan, bukan PNS sendiri yang melapor telah terkena HIV/AIDS. Jumlah PNS mengidap HIV/AIDS di DIY, tergolong rendah dibandingkan Papua dan DKI Jakarta. Beragam program akan diarahkan pada regulasi kepegawaian. Konseling atau pembinan berkelanjutan akan diberikan kepada PNS dengan mengacu pada kedisiplinan pegawai,” tegas Gatot.
“Pembinaan keagamaan bagi PNS menjadi salah satu upaya mengatasi persoalan ini. Jika berpegang pada agama dengan baik maka segala perilaku buruk dapat dihindari. Karena ada ajaran yang harus dilakukan dengan mengarah pada hal positif,” lanjut Gatot.
Gatot menegaskan pihaknya tidak mendiskrimansi PNS yang mengidap HIV/AIDS. Bahkan dalam CPNS pun masih tetap bisa diterima. Instansi kesehatan hingga pendidikan harus memberikan layanan kepada orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dengan tanpa membeda-bedakan.
“Jika ada instansi yang mendiskriminasi ODHA secara umum, hal itu akan dilakukan pembenahan ke depannya,” pungkasnya. (red)
