Berita NU, BANGKITMEDIA.COM
YOGYA- Pemerintah memang terlambat dalam membubarkan HTI atau kelompok lain yang idiologinya mirip-mirip. Akibatnya, tidak sedikit, mungkin ribuan oknum yang anti Pancasila, UUD 45, dan anti NKRI menjadi ASN dan aparat non-sipil negara. Bisa jadi, mereka sudah menempati posisi-posisi strategis di institusi pemerintahan saat ini.
Demikian ditegaskan Pengurus Lakpesdam PWNU DIY, M Ainul Yaqin dalam akun facebooknya, Selasa (08/05).
“Kejadian adanya 3 dosen ITS dan 1 dosen UNAIR yang viral karena mendukung HTI di media sosial adalah buktinya. Kasus ini bisa jadi semacam fenomena gunung es, kelihatan hanya 4 orang, kenyataannya bisa jadi ada ratusan bahkan ribuan dosen dan staf yang telah terkontaminasi idiologi abal-abal di seluruh Indonesia,” tegas Ainul yang juga dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Ainul juga menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin, di PTN favorit lainnya, seperti di UI, ITB, IPB, UNDIP, STAN, UGM, dan lain-lain, masih ada banyak dosen, staf admin dan mahasiswa yang sampai sekarang masih kekeuh mengikuti idiologi abal-abal yang anti Pancasila, UUD45 dan anti NKRI.
Dalam hal ini, lanjut Ainul, pemerintah harus mengambil sikap tegas kepada oknum-oknum yang demikian. Selain itu, pemerintah juga perlu kembali melakukan upaya penguatan wawasan kebangsaan dan bela negara kepada seluruh ASN dan Aparat Negara lainnya. Bisa melalui model penataran P4 dan lainnya.
“Pemerintah dan aparat terkait wajib serius membaca kasus ini karena kalau tidak itu sama artinya negara memfasilitasi dan membiayai mereka yang akan menghancurkan negara itu sendiri. Tragis! Selain itu sudah banyak studi ilmiah atau research yang menjelaskan bahwa masuknya idiologi abal-abal ini ke dalam institusi pemerintahan khususnya melalui PTN favorit sudah terjadi sejak tahun 1970-80 an,” pungkasnya. Berita Islam Terkini (ichin)
