Australia, BangkitMedia. Sejak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Muhadjir mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur sekolah 8 jam sehari selama 5 hari alias full day school (FDS) pada 12 Juni 2017 timbul pro kontra di masyarakat yang hingga kini belum usai. Meskipun Presiden Jokowi telah membatalkan Permen tersebut dan menggantinya dengan Peraturan Presiden (Perpres), polemik tentang FDS belum juga reda. Tentang FDS ini, Rais Syuriah CI NU Australia – New Zealand Prof. Nadirsyah Hosen melalui akun twitternya @na_dirs berkomentar agar polemik tentang FDS tersebut tidak membuat Muhammadiyah dan NU bertengkar. Berikut versi lengkap komentar Prof. Nadirsyah yang dihimpun bangkitmedia.com.
- Saya mau komen soal FDS yg rame belakangan ini. Saya tidak komen aspek pendidikannya karna saya bukan ahli pendidikan. Saya komen hal lain.
- Masalah FDS ini jangan sampai jadi pintu masuk mengacak-acak relasi PP Muhammadiyah dan PBNU. Ini jangan digiring pada pertarungan keduanya.
- Kita semua berkepentingan agar PP Muhammadiyah dan PBNU kompak dan rukun menjaga NKRI. Kalau dibiarkan saja, ini jadi bola liar.
- PBNU bereaksi soal FDS tentu wajar saja karena dikhawatirkan ini mengganggu keberlangsungan Madrasah Diniyah (Madin) di lingkungan NU.
- Kebjjakan Mendikbud tentang FDS layak dikritik. Tapi ingat ini kebijakan pemerintah. Jangan dilihat ini kebijakan Menteri orang Muhammadiyah
- Jadi semua kritikan FDS itu diarahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, bukan diarahkan kepada Muhammadiyah. NU merasa dirugikan lalu kritik Mendikbud wajar saja. Tapi reaksi PP Muhammadiyah yang secara terbuka membela Mendikbud mengundang tanya.
- Apa kerugian PP Muhammadiyah kalau FDS dibatalkan, dan apa keuntungannya kalau diteruskan? Kenapa Muhammadiyah total mendukung FDS?
- Di saat NU merasa dirugikan oleh FDS, kenapa Muhammadiyah malah mendukung FDS? Ini pertanyaan para Kiai NU
- NU dan Muhammadiyah tidak boleh melihat Mendikbud sebagai orang Muhammadiyah. Mendikbud itu representasi pemerintah. Ini harus dipilah
- Jadi mohon isu FDS ini jangan disikapi sebagai pertarungan Muhammadiyah dan NU. Ini protes NU kepada Mendikbud sebagai representasi Pemerintah
- Kengototan Mendikbud disaat Presiden Jokowi sedang menyiapkan Perpres tentu mengagetkan. Kenapa FDS jalan terus? Kenapa tidak menunggu Perpres?
- Reaksi keras NU mengindikasikan bahwa Kemendikbud belum tuntas menyosialisasikan konsep FDS. Konsultasi dengan masyarakat diabaikan
- Saat ini PBNU sudah mengeluarkan instruksi ke jajarannya untuk menentang pemberlakuan FDS. PWNU Jatim langsung bereaksi meresponnya.
- Sejumlah kiai yang kalem dan adem mulai bersuara tegas akan kebjjakan Mendikbud soal FDS ini. Mendikbud sudah memancing kegaduhan
- Saran saya Presiden Jokowi membuat pertemuan dengan PBNU dan PP Muhammadiyah serta Mendikbud dan Menag untuk cari jalan keluar bersama
- Semoga ada kompromi dan jalan keluar bersama agar isu FDS ini tdk disamber pihak lain yang ingin mengacak-acak relasi Muhammadiyah dan NUTabik,
Nadirsyah Hosen
