Pati, Bangkit Media– Majlis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama Trangkil mengadakan forum kajian keagamaan yang membahas soal bahaya money politic dalam proses perekrutan perangkat desa. Kajian keagamaan yang dikenal dengan Bahtsul Masail tersebut bertempat di Masjid Baitul Muttaqin Rejoagung belum lama ini. Forum ini memutuskan haram bagi panitia menjual naskah kepada para calon perangkat desa karena merupakan bentuk risywah (suap), penyalahgunaan wewenang, dan menolong kepada kemaksiatan. Sedangkan gaji yang boleh diterima pegawai atau perangkat yang proses melalui suap adalah standar prestasi kerjanya yang dikenal dengan istilah ujratul mitsli, bukan gaji yang tertera dalam sumpah jabatan, seperti bengkok dan penghasilan tetap (siltap) yang dalam fiqh dinamakan ujratul musamma.
KH. Abdul Majid selaku pimpinan forum menjelaskan, fenomena money politic sudah merambah ke mana-mana sehingga kualitas dan moralitas perangkat desa tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Panitia pemilihan perangkat desa harus menjalankan tugasnya dengan benar sesuai prosedur yang ditetapkan undang-undang dan jangan sekali-kali menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dan golongan. “NU punya tugas melakukan sosialisasi haramnya money politic” ujar Kiai Abdul Majid. Sedangkan KH. Taifur Alam selaku Ketua Tanfidziyah MWCNU Trangkil menyatakan, panitia harus punya komitmen tinggi mengawal proses pemilihan dari awal sampai akhir secara transparan, akuntabel, dan professional. Setiap proses membutuhkan pengawasan ekstra, sehingga tidak menimbulkan kebocoran yang destruktif. Jika money politic masih berlangsung, maka sangat sulit mendapatkan perangkat desa yang mempunyai kinerja bagus. “Panitia harus benar-benar jujur dan tidak kongkalikong dengan siapapun untuk menjaga netralitas dan obyektivitasnya” tegas Kiai Taifur.
Keputusan hukum MWCNU Trangkil ini menurut Jamal Ma’mur Asmani, wakil Ketua PCNU Pati, adalah wujud kontribusi besar NU dalam mendidik masyarakat supaya mereka sadar bahwa money politics adalah penyakit yang harus diberantas untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas tinggi. Maka, peran aktif masyarakat dalam mengawal setiap proses pemilihan, baik pemilihan perangkat desa, apalagi Pilkada yang akan berlangsung pada Februari 2017 sangat penting. Jangan sampai masyarakat dibeli suaranya dengan uang yang jumlahnya kecil dengan mengorbankan masa depan bangsa lima tahun ke depan. “Pemimpin punya fungsi vital bagi kemajuan masyarakat” ujar Jamal. Oleh sebab itu, lanjut Jamal, sosialisasi haramnya money politics harus diintensifkan kepada seluruh lapisan masyarakat supaya lahir kesadaran kolektif memilih pemimpin yang adil dan amanah dan itu tidak mungkin jika masyarakat masih mengandalkan money politics. Pemimpin yang dipilih adalah pemimpin yang benar-benar mencurahkan segenap waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa, bukan untuk memperkaya diri, keluarga, dan golongan.
Pemimpin yang ideal di atas dapat dilihat dari track record nya sehingga masyarakat dapat dengan mudah menentukan mana pemimpin sejati buat rakyat dan mana pemimpin gadungan yang hanya menjadikan rakyat sebagai kelinci percobaan untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Masa depan bangsa ini sangat tergantung kepada pemimpin yang menempatkan rakyat sebagai mitra strategis sehingga lahir kerjasama sinergis dan konstruktif dalam meningkatkan potensi di bidang ekonomi, pendidikan, kelautan, pertanian, dan lain-lain.
