Oleh: Sholikul Hadi
Indonesia tahun ini memiliki hajat besar yaitu pertemuan International Monetary Fund (IMF) atau dalam bahasa Indonesia-nya Dana Moneter Internasional (IDM) dan Bank Dunia (Word Bank-WB). Event pertemuan IMF-WB akan digelar di Nusa Dua, Bali, Oktober 2018. Acara ini dihadiri 15 ribu orang mulai dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 189 anggota IMF dan WB, para investor, pelaku bisnis, instansi parlemen, komunitas perbankan, organisasi kemasyarakatan, akademisi, media dan partisipan.
IMF sebagai organisasi internasional yang beranggotakan 189 negara yang bertujuan mempererat kerjasama moneter global, memperkuat kesetabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia.
Bagi Indonesia event ini menjadi sejarah dan menunjukkan kepercayaan dunia Internasional, sekaligus secara terang ini wujud pengakuan atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat, serta sebagai pengakuan dunia atas keamanan negeri ini.
Pertemuan IMF-WB akan memberikan peluang bagi pundi-pundi deposito bidang ekonomi. Hadirnya peserta memberikan pemasukan devisa, Indonesia memiliki kesempatan untuk promosi pariwisata tanah air, dan tidak ketinggalan Indonesia harus merayu investor asing. Hadirnya dunia ke Indonesia menjadi berkah ekonomi dan perdamaian dunia.
Agenda utama dari pertemuan IMF-WB, antara lain: IMF-WB Plenary Session, International Monetary and Financial Committee (IMFC) Meeting, World Bank Development Committee, Pertemuan Grup Kerjasama Ekonomi Lainnya (G-20, G-24, MENA, Commonwealth, BRICS, IIF, WEF, dsb), Pertemuan Sektor Perbankan dan Riil Lainnya, Seminar dan International Conference dan Konferensi Pers.
Arti Penting Annual Meeting (AM) IMF-WB
Bagi Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), pertemuan IMF-WB 2018 kali ini menjadi penting dan spesial. Utamanya pembangunan Infrastruktur yang pada sisi lain juga merupakan program pelayanan pemerintah Indonesia untuk memfasilitasi kepentingan ekspor kapital Imperialis.
Terpilihnya Indonesia sebagai Tuan Rumah karena Indonesia merupakan salah satu dari 9 (Sembilan) negara percontohan (diantaranya Kamerun Cote D’Ivoire, Mesir, Indonesia, Irak, Jordania, Kenya, Nepal, dan Vietnam) yang fokus melaksanakan skema WB dalam mengatasi krisis yakni proyek infrastruktur.
Perlu bangsa ini waspadai terkait pertemuan tahunan IMF-WB 2018. IMF-WB sebagai lembaga kapital finans monopoli yang dikontrol negara-negara imperialis yang tergabung dalam G-7 dibawah pimpinan Amerika Serikat (AS).
Titik fokus waspadanya pada kerangka kerjasama yang berkedok “Stabilitas Ekonomi” tersebut, IMF menyatakan tujuan untuk dapat mendominasi dan mendikte ekonomi dan politik anggota-anggotanya dengan cara:
- Melakukan kontrol atas kerjasama perdagangan dan keuangan internasional untuk kepentingan negara-negara kapitalis.
- Mengamankan kepentingan pasar dengan stabilitas sistem keuangan dan perdagangan yang timpang untuk kepentingan negara kapitalisme seperti AS dan Inggris.
- WB merupakan lembaga keuangan atau alat kekuatan oligarki finans (kemaharajaan keuangan).
Terbukti Indonesia pernah didikte IMF, mari kita cermati sejarah kedatangan Bos IMF, Christine Lagarde, ke Indonesia ketika kondisi krisis moneter 1998. Saat itu, 20 tahun silam pemerintah Indonesia memiliki cadangan devisa 20 milliar dollar AS, terus disuntik dana IMF selama 16 bulan, total devisa menjadi 36 dollar AS. Padahal krisis moneter membuat Indonesia memiliki hutang 130 milliar dollar AS. Begitu jauh dana suntikan dana IMF bagi dosis hutang Indonesia 1998.
Niat IMF sebenarnya baik yang mau datang dan memberi sebungkus obat bagi perekonomian Indonesia 20 tahun silam. Pada kenyataannya memang Indonesia lagi butuh pengobatan, bahkan butuh diinfus perekonomiannya. Tetapi sakitnya bagi bangsa ini ketika IMF mencabut infus pinjaman secara mendadak. Begitu kalangkabut Indonesia karena belum ada persiapan ekonomi yang mapan.
IMF dan WB memaksakan pelaksanaan model kebijakan ekonomi neoliberalisme yang secara sistematis dengan mempercepat liberalisasi dan privatisasi sehingga semakin memperburuk keadaan ekonomi negeri dan penghidupan rakyat. IMF dan WB menjadi dalang atas munculnya faktor-faktor yang menyebabkan krisis utang di tahun 1982 hingga krisis moneter di Asia tahun 1997-an.
Sebab, paket kebijakan IMF yang dikenal “Washington Consensus” berhasil diterapkan di negara Amerika Latin. Tetapi tidak sukses bagi Indonesia. Sebab, setiap negara memiliki karakter budaya, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang beda serta unik. Jadi, bangsa ini jangan memaksakan kebijakan IMF jikalau memang tidak menguntungkan bagi perekonomian.
Merayu dalam Ketegasan
Pertemuan IMF-WB di Bali menjadi ruang Indonesia untuk merayu dan dirayu para investor. Memanfaatkan pertemuan IMF-WB di berbagai sisi, baik dari ekonomi, pariwisata, kebudayaan dan keamanan negara, supaya investor masuk ke Indonesia. Tetapi pemerintah harus tegas dengan kebijakan IMF-WB.
Contoh ketegasan pemerintah terhadap perusahaan raksasa PT Freeport Indonesia (FI) harus diberlakukan pada perusahaan asing. Negosiasi pemerintah atas PT FI untuk menguasai 51% persen saham FI sebagai wujud ketegasan, bila perlu setiap perusahaan asing yang berada di Indonesia 51-60% sahamnya harus kita kuasai.
Langkah awal, penegakkan aturan dan kedaulatan atas SDA itu menjadi hak Indonesia. Ketika ada dampak pencemaran lingkungan dari perusahaan asing yang merasakan bangsa kita. Pencemaran air laut, polusi udara, pengundulan hutan, ekploitasi pegunungan dan masih banyak lagi. Indonesia harus memberlakukan pada pihak asing untuk menjaga kelestarian negeri ini.
Langkah kedua, semua hasil SDA dari perusahaan asing harus dikelola dan menjadi barang jadi di Indonesia, setelah itu penjualan produk keluar negeri harus atas nama Indonesia, jangan sampai biji kopi yang ditanam di Indonesia tetapi didunia diakui kopi Amerika. Kemudian kopi itu diimpor Indonesia, sungguh tragis. Sama halnya dengan biji besi, timah, nikel dan bahan kimia yang diekspor keluar negeri dalam bentuk mentah, setelah diolah menjadi produk tentunnya harganya berkali-kali lipat dan itu diimpor Indonesia tanpa diskon, sungguh ironis melukai Indonesia.
Memanfaatkan Peluang
Fokus pembangunan Jokowi sangat mencolok pada bidang pembangunan. Pembangunan jalan tol selalu ditambah, pelabuhan, bandara mulai dibanggun sampai di tingkat Kabupaten atau Kota. Berkat itu transportasi di Indonesia sangat terjangkau masyarakat, serta mempermudah penyebarluasan logistik. Indonesia sendiri dalam pertemuan ekonomi dunia ini akan mentitik fokuskan tiga hal yang dibahas, yaitu;
Pertama, Indonesia membangun impresi bahwa bangsa ini sebagai negara berkembang memiliki fokus dan tetap fokus pada sisi pembangunan. Sudah jelas tantangan pembangunan di Indonesia akan digaungkan dalam pembahasan dalam pertemuan di Nusa Dua, Bali. Tujuannya untuk menarik kaum pemodal asing supaya tertarik berinvestasi di sektor pembangunan.
Kedua, Bali terkenal sebagai ikon Indonesia. Dunia mengenal Indonesia berkat pariwisata pulau dewata yang memanjakan. Tentu para peserta pertemuan tahunan IMF-WB berpandangan bahwa acara ini akan terorganisir dengan baik, diselengarakan dengan baik dan dijamu dengan baik. Serta tidak ketinggalan para peserta akan menikmati indahnya tempat wisata nomor satu di Indonesia.
Ketiga, memamanfaatkan posisi Indonesia yang telah memperoleh peringkat layak investasi (Investment Grade) dari lembaga peringkat dunia, untuk menarik investasi. Pemerintah Indonesia tinggal bereaksi memaparkan berbagai program pembangunan. Tentunya bukan hanya pembanguan infrastruktur, tetapi juga membidik sisi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, perikanan, industri dan sosial harus dipaparkan pada kalayak dunia.
Infrastruktur yang baik menjadi daya tarik asing untuk membangun industri di negeri ini. Pembangunan infrastruktur telah memperbaiki citra daya Indonesia. Pada 2017, indeks peringkat Indonesia untuk kemudahan berusaha (Index of ease of Doing Business) naik 15 tangga dari posisi ke-106 jadi ke-91 sehingga Indonesia termasuk 10 negara yang memperbaiki diri dengan cepat (biggest climber). Indeks daya saing naik dari peringkat ke-41 jadi ke-36. Peringkat investasi juga meningkat jadi layak investasi (investment grade). Hasil survei indeks kinerja logistik (LPI) pada 2018 Indonesia berhasil meloncat 17 tangga di peringkat ke-46 dari 160 negara.
PR bagi pemerintah adalah memfasilitasi pembangunan infrastruktur pendukung industri-industri. Pendukung ini akan menurunkan biaya logistik. Insentif fiskal dapat diberikan kepada perusahaan-perusahaan PMA (Pemilik Modal Asing) yang dapat menarik perusahaan-perusahaan di industri pendukungnya, yang umumnya berskala kecil dan menengah, untuk berlokasi di Indonesia. Pemerintah Jokowi dapat memfungsikan kantor atase perdagangan di luar negeri untuk memberikan informasi pasar dan juga membimbing pengurus perizinan sampai ke daerah tujuan lokasi industri (the ultimate one stop service).
Terbukti sebanyak delapan perusahaan asing menyatakan minatnya untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan-perusahaan yang berencana menawarkan saham perdananya secara umum (IPO) tersebut bergerak di sektor pertambangan, perkebunan dan retail.
Berdasarkan informasi yang diterima BEI, moyoritas perusahaan tersebut ingin melakukan penawaran umum saham perdana untuk kebutuhan restrukturasi, kebutuhan dana, serta menyebarkan saham kepada masyarakat Indonesia. Dengan adanya pertemuan IMF-WB tahun ini semoga banyak PMA yang tertarik ke Indonesia.
Momentum Indonesia untuk memanfaatkan pertemuan IMF-WB dalam mengambil peran proyek dunia. Selain bermain didalam negeri, Indonesia harus agresif menyerang proyek infrastruktur luar negeri. Serangan investasi keluar negeri bisa melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Wijaya Karya (WIKA) sudah mengepakkan sayapnya dalam proyek pembangunan 5.000 unit rumah rakyat di Aljazair. Kabar terbaru Indonesia melalui PT WIKA akan bekerjasama dengan perusahaan negara Namibia dalam proyek pembangunan 2.000 unit rumah rakyat di Namibia.
PT WIKA bisa kita sandingkan dengan PT. Dirgantara Indonesia (DI) terkenal produk pesawat buatannya dan laris dijual dibeberapa negara, seperti Malaysia, Kamboja, Arab Saudi, Vietnam, Australia dan beberapa negara lainnya. Kabar baik dari PT Regio Aviasi Industri (RAI) 2018 ini mulai mengarap pesawat R80 karya Presiden B.J. Habibie rencananya akan dipasarkan pada tahun 2025. PT PINDAD juga terkenal didunia dengan produk alusistanya yang sangat laris dalam logistik persenjataan militer dalam dan luar negeri.
Prestasi PT WIKA, PT DI, PT RAI, PT PINDAD bisa dikembangkan pada BUMN yang lain. Skema-skema kerjasama asing bisa dibahas oleh pemerintah bersama perusahaan swasta dan BUMN. Pemerintah, swasta dan BUMN harus satu visi-misi dalam memajukan ekonomi, semua peluang yang ada di IMF-WB menjadi proyek bersama.
Intinya semua peluang Indonesia harus dimaksimalkan. Pariwisata yang selalu dikembangkan, begitupun dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, kebudayaan, industri, kesehatan dan infrstruktur. Komponen-komponen ini harus digarap berkesinambungan sebelum dan pra pertemuan IMF-WB.
