Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (Makaryo) amat sangat menyesalkan statmen tokoh reformasi Prof. Dr. H. Amin Rais, MA (31/03/2019) pada saat orasi aksi 313, di Jakarta, yang akan memilih people power dari pada langkah legal melalui MK jika terjadi kecurangan Pemilu 2019.
“Hal itu jelaslah bukan pendidikan politik yang baik dan benar, melainkan pembodohan yang amat sangat nyata. Apalagi beliau dikenal sebagai tokoh reformasi, gagasan people power merupakan tawaran langkah yang ilegal dan mundur ke belakang dalam bernegara,” ujar Koordinator Makaryo Gus Beny Susanto kepada bangkitmedia.com
People power, lanjut Beny, biasa terjadi dalam negara yang otoriter, sementara demokrasi Indonesia, 4 kali pemilu semakin menunjukan tren yang positif ke arah konsolidasi. Penegakan, kepastian dan keadilan hukum secara beranjak menunjukan jalan yang terang, tidak ada kawan dan lawan.
“Siapapun yang melanggar, melawan hukum akan berhadapan dengan institusi hukum yang prosesnya independen, tranparan, akuntabel dan kredibel. Terbukti antara lain dalam kasus yang dialami oleh terpidana Basuki Cahaya Purnama, Taufik Kurniawan dan Ahmad Dani,” tambah Gus Beny.
Gus Beny menuturkan Makaryo berharap dengan segala kerendahan hati agar Prof. Dr. Amin Rais untuk berkenan segera mencabut statmen tersebut dan meminta maaf kepada seluruh warga negara.
“Makaryo berpendapat statmen people power bisa bermakna sebagai upaya provokasi dan kondisioning atas ketidaksiapan kalah dalam Pemilu 2019. Sementara proses Pemilu 2019 baru memasuki tahapan kampanye terbuka, iklan media yang menjadi kesempatan baik bagi pendidikan politik dan sosialisasi visi-misi program membangun Indonesia ke depan. Makaryo mempertimbangkan akan melaporkan hal tersebut kepada kepolisian jika tidak segera meminta maaf dan mencabutnya,” ungkap Gus Beny.
Gur Beny juga menyampaikan sebagai bagian elemen anak bangsa dan negara, Makaryo meminta kepada paslon presiden-wapres, pimpinan dan tokoh partai politik, perorangan; peserta Pemilu 2019 agar memastikan jalannya demokrasi mengarah pada kemajuan dan konsolidasi. KPU, Bawaslu, DKPP dan berbagai stakeholder Pemilu 2019 serta masyarakat sipil agar saling bersinergi, sesuai dengan kapasitas, tugas dan perannya sehingga pemilu yang jujur, adil dan terbuka bisa berlangsung.
“Melalui cara inilah cita bersama NKRI yang hebat, maju dan kuat bukan sekedar mimpi. Jauhkan diri dari provokasi, hoaks, fitnah dan ujaran kebencian yang dapat merusak dan membahayakan kebersamaan dalam rumah besar NKRI. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahNYa sehingga pemilu berjalan dengan aman, damai dan menghasilkan penyelenggara negara yang amanah,” tegas Gus Beny. (nry)
