Kisah Gus Nadir Koreksi Din Syamsuddin terkait Khilafah.
Ketua Dewan Petimbangan Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof Din Syamsuddin membuat pernyataan penuh kontroversi tentang pemakzulan pemimpin dalam seminar nasional bertema ‘Menyoal Kebebasan Berpendapat dan Konstitusionalitas Pemakzulan Presiden di Era Pandemi Covid-19’, Senin (1/6).
Dalam pernyataaanya, Din Syamsuddin merujuk kepada pemikiran pakar politik Islam, Imam Al-Mawardi. Menurut Din, dalam pendapat beberapa teoritikus politik Islam, Al Mawardi yang terkenal itu, pemakzulan imam, pemimpin, mungkin dilakukan jika syarat tertanggalkan.
Syarat pertama adalah ketiadaan keadilan. Din menuturkan, apabila seorang pemimpin menciptakan ketidakadilan atau menciptakan kesenjangan sosial di masyarakat maka sangat mungkin untuk dimakzulkan.
“Apabila tidak adil di masyarakat, hanya menciptakan satu kelompok lebih kaya dari yang lain, ada kesenjangan sosial ekonomi, sudah dapat makzul. Syarat berikutnya adalah ketiadaan ilmu pengetahuan. Ketiadaan ilmu ini merujuk pada kerendahan visi terutama tentang cita-cita hidup bangsa. Dalam konteks negara modern, visi adalah cita-cita bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jika tidak diwujudkan oleh pemimpin sudah bisa menjadi syarat makzul,” kata Din.
Syarat berikutnya, lanjut Din, adalah ketiadaan kemampuan atau kewibawaan pemimpin dalam situasi kritis. Kondisi itu kerap terjadi ketika seorang pemimpin tertekan kekuatan dari luar. Kondisi itu seperti suatu negara yang kehilangan kedaulatan akibat kekuatan asing.
“Apabila pemimpin tertekan kekuatan lain, terdikte kekuatan lain, baik keluarga atau orang dekat, itu memenuhi syarat makzul,” tegas Din.
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini juga menjelaskan bahwa pemakzulan pemimpin sangat mungkin dilakukan apabila terjadi kepemimpinan represif hingga cenderung diktator.
“Pemerintah Indonesia belakangan ini tak berbeda jauh dengan kondisi tersebut. Pemerintah saat ini tengah membangun kediktatoran konstitusional. Bentuk kediktatoran konstitusional ini terlihat dari berbagai kebijakan yang diterbitkan pemerintah. Saya melihat kehidupan kenegaraan kita terakhir ini membangun kediktatoran konstitusional, bersemayam di balik konstitusi seperti godok Perppu jadi UU, dan sejumlah kebijakan-kebijakan lain,” tegas Din.
Din Syamsuddin juga merujuk pada pemikir Islam modern Rasyid Ridho untuk melawan kepemimpinan yang zalim. Din juga meminta agar masyarakat tak segan melawan kepemimpinan yang zalim apalagi jika melanggar konstitusi.
“Rasyid Ridho (pemikir) yang lebih modern dari Al Ghazali menyerukan agar melawan kepemimpinan yang zalim terutama jika membahayakan kehidupan bersama seperti melanggar konstitusi,” tegasnya.
Atas pernyataannya ini, Din Syamsuddin mendapatkan kritik ilmiah dari Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof Muhammad Machasin. Kritik Prof Machasin fokus pada rujukan Din Syamsuddin dari Imam Al-Mawardi, sehingga Prof Machasin akhirnya membuka langsung kitab al-Aḥkām al-ṣulṭānīyah, karya al-Māwardī.
“Dua hal catatan saya di sini. Pertama, mengapa al-Mawardi yang menulis bukunya untuk Khilafah Islam diapakai rujukan untuk menimbang kepemimpinan Indonesia yang dbinagun tidak atas dasar satu agama tertentu, melainkan Pancasila? Kedua, dari mana ketiga hal di atas diambil? Kelihatannya bukan dari kitab al-Mawardi yang ini. Entahlah,” kata Prof Machasin, Rabu (03/06/2020).
Sebelumnya, pada Maret 2019 menjelang Pilpres, Din Syamsudin juga mendapat kritik dari Prof Nadirsyah Hosen terkait pernyataannya tentang ‘khilafah’. Sebagaimana diberitakan harakatuna.com, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI mengingatkan kepada pendukung dua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk menghindari penyebutan istilah khilafah dalam kampanye Pilpres 2019, karena menurutnya merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat pejoratif.
Menurut Din, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Al Quran adalah ajaran Islam yang mulia.
Sebagai tokoh nasional, pernyataan Din Syamsudin saat itu langsung tersebar luas di berbagai media sosial dan membuat suasana politik nasional ramai di media sosial.
Menanggapi hal itu, Rais Syuriah PCI NU Australia-New Zealand Prof Nadirsyah Hosen memberikan koreksi atas pernyataan Prof Din Syamsudin itu. Tanggapan Gus Nadir, panggilan akrabnya, disebarkan melalui akun twitternya.
”Pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini keliru krn tidak bisa membedakan antara sistem khilafah dg khalifah. Point kedua amat fatal kelirunya: tidak ada satupun ayat Qur’an yg menggunakan istilah Khilafah. Yg ada itu soal Khalifah. MUI gagal paham bedakan keduanya. Parah!”
Dari kritik kepada Ketua Dewan Petimbangan Majlis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof Din Syamsuddin ini, Gus Nadir kemudian mengaku telah dihubungi para tokoh Muhammadiyah dan MUI, bahkan sampai Prof Din Syamsuddin sendiri.
“Saya dihubungi oleh sejumlah tokoh Muhammadiyah & MUI karena kritikan saya kepada Prof Din Syamsuddin. Bahkan Bang Din juga kontak langsung saya ke WA. Beda pendapat biasa saja, bahkan Bang Din bilang: “la ba’sa bihi ya Akhil Mahbub” (No Problem, o beloved brother),” tegas Gus Nadir dalam akun Twitternya @na_dirs, Ahad (31/3/2019).
Demikian kisah Gus Nadir Koreksi Din Syamsuddin terkait Khilafah. Begitulah fakta yang terjadi.
(Amrullah, Yogya)
