Oleh: Dr. KH. Arif Maftuhin, Wakil Ketua LTN PWNU DIY
Ketika orang berdebat tentang pemisahan agama dan politik, kubu anti pemisahan sepertinya tidak paham bahwa yang dibicarakan adalah lembaganya. Secularism itu idenya adalah menghentikan praktik negara-agama, atau institusi agama yang menegara, yang kedaulatan ada di tangan Tuhan (atau yang sok mewakili Tuhan).
Secularism tidak menolak rakyat beragama, tidak anti presiden yang beragama, tidak anti sekolah agama, tidak anti partai agama, tidak ada urusan dengan ateisme. Secularism, sekali lagi, adalah soal penolakan lembaga agama menjadi /menyatu dengan lembaga negara.
Bicara sekularisme yang paling pas ya bicara pengalaman Eropa, yang dalam sejarah mengalami benar bagaimana gereja menegara dan bagaimana proses pemisahan dilakukan.
Kita yang Muslim, sering gagal paham karena kita tidak mengalami. Pengalaman teokrasi kita sangat pendek. Hanya era Nabi saja agama dan negara itu benar benar menyatu. Secara perlahan, otoritas agama menjauhi negara. Saya bisa bicara panjang lebar soal ini. Tetapi contoh saja agar ringkas, para ulama kita yang otoritatif umumnya ‘berkuasa’ dengan ilmu agamanya, di luar negara. Tidak sedikit yang harus babak belur sampai ada yang mati demi otoritas keagamaan karena tidak mau dinegarakan. Menolak jadi mufti, menolak jadi qadi.
Tradisi keagamaan kita itu sudah terbiasa melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang profan, bahkan hina. Jadi, ‘sekularisme’ di kita itu justru lahir dari proses otoritas agama yang menjauhi kekuasaan. Bukan dari proses ‘kudeta kaum sekuler terhadap lembaga agama’ seperti di Barat.
Dengan berada di luar negara, institusi agama Islam yang berkembang adalah’ institusi ilmu, bukan politik. Jaringan ulama kita adalah jaringan ilmu, bukan jaringan kekuasaan. Selagi gereja dengan jaringan internasionalnya memiliki aset kekayaan material, jaringan ulama mazhab berkembang dengan aset ilmu saja, tidak ada aset ekonomi.
