Radikalisme agama yang berkembang belakangan ini—minimal 8 tahun terakhir—sudah sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini bagi GP Ansor sangat berbahaya. GP Ansor melihat bahwa negara sudah dalam kategori darurat radikalisme. Hal inilah yang membuat GP Ansor dan Banser prihatin dan berusaha senantiasa dalam garda terdepan untuk melawannya.
Demikian salah satu bunyi pernyataan sikap yang disiarkan Pimpinan Pusat GP Ansor menghadapi kondisi kebangsaan akhir-akhir ini. Pernyataan sikap ini laksanakan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Pemuda Ansor se Indonesia 6-7 November 2019 di kantor PP GP Ansor, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat (7/11/2019).
Menurut Gus Yaqut, Indonesia adalah negara demokrasi yang berideologi Pancasila dengan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan negara agama maupun negara sekuler. Sehingga, jika ada orang atau kelompok-kelompok yang ingin mengubah menjadi bentuk lain, baik menjadi negara agama (Daulah Islamiyah atau Khilafah) maupun sekuler, maka sudah menjadi kewajiban GP Ansor berada di garis terdepan melawan dan berjihad menjaga NKRI dan Pancasila.
“Perhatian pemerintahan Joko Widodo periode kedua ini menunjuk setidaknya empat menteri (Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan; Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama) agar secara khusus serius memberantas radikalisme yang berkembang, baik di masyarakat maupun di lingkup institusi negara, harus diapresiasi dan didukung. Kebijakan Presiden ini menunjukkan bahwa pemerintah atau negara sekarang akan hadir dalam memberantas radikalisme yang memang sudah merupakan tugasnya. Hal ini bagi GP Ansor dan Banser merupakan berkah karena tugas GP Ansor dan Banser dalam melawan radikalisme menjadi lebih ringan,” tegas Gus Yaqut.
Bagi Ansor, lanjut Gus Yaqut, dukungan terhadap pemerintah selalu didasarkan pada komitmen kerakyatan dan kebangsaan. Selama pemerintah memberikan keberpihakannya kepada komitmen tersebut, GP Ansor akan tetap menjadi mitra strategis. Dan sebaliknya, jika komitmen tersebut bergeser, GP Ansor yang akan pertama kali mengingatkan dan mengambil posisi yang berbeda.
“GP Ansor menolak kerjasama dalam bentuk apapun dengan organisasi manapun yang dinilai mengedepankan kekerasan, melawan hukum dan menginginkan berdirinya negara diluar NKRI. Kerjasama ini termasuk di dalamnya adalah kunjungan-kunjungan dan atau komunikasi yang berpretensi politik yang justru akan merusak ukhuwah nahdliyah di kemudian hari,” pungkas Gus Yaqut.
Pernyataan sikap ini dilaksanakan di Rumah Toleransi di Kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, sedangkan yang membacakannya adalah Ketua PW GP Ansor Papua Amir Matupun didampingi Sekjen PP GP Ansor Abdul Rahman dan jajaran pengurus lainnya. (red/Bangkitmedia.com)
