Wawancara

Indonesia Tidak Butuh Khilafah, Tapi Butuh Khalifah! (Bag. I)

????????????????????????????????????

Pemerintah Indonesia beberapa waktu lalu telah membubarkan ormas Hizbu Tahrir Indonesia (HTI). Berbagai macam reaksi bermunculan. Diskusi publik digelar dan sejumlah kalangan menyampaikan pandangannya masing-masing. Bagimanakah sebenarnya posisi HTI di Indonesia dan pesan apa yang ingin disampaikan al-Qur’an terkait dengan khalifah. Berikut wawancara Majalah Bangkit dengan Prof. KH. Yudian Wahyudi Asmin, Ph.D, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pengasuh Pondok Pesantren Nawesea Yogyakarta.

Bagaimana pandangan Profesor tentang pembubaran HTI oleh pemerintah Indonesia ?

Pembubaran HTI itu sudah tepat bagi sebuah negara yang dirongrong oleh sebagian warga negaranya sendiri. Kalau dalam kaidah fiqh namanya saddu dzari’ah, bahasa kontemporerpreventif dan afirmatif action sekaligus. Jadi, pemegang otoritas, dalam hal ini pemerintah Indonesia diberikan kewenangan oleh agama untuk mengharamkan barang mubah, bahkan wajib sekalipun jika menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Kalau HTI sudah mengancam eksistensi negara itu hukumnya haram. Misalnya terjadi perang antara HTI dengan NKRI, pasti umat Islam yang akan banyak jadi korban.

Baca maqasid syari’ah, ada perintah untuk melindungi an nafs, ad din, al maal, al aql, an nasb.Kaidah lain,Alamru bisyai amrun biwasailihi, artinya perintah menyelamatkan negara dari rongrongan ideologi yang dianut oleh sebagian warga negaranya sama dengan melaksanakan sarana-sarana yang ada, antara lain bubarkan HTI. Al haajatutandzilu mandzilata dharurah, ini kedudukan hukumnya sama dengan dharurat.Ada lagi, Dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashaalih, membubarkan HTI yang mengancam ideologi negara lebih di dahulukan dari pada membiarkan HTI melaksanakan dakwah. Tidak ada dakwah, bohong semua itu.

Kita terikat oleh kesepakatan kostitusional. Umat Islam yang tinggal bukan dinegara Islam, namanya urf dan ijma’ lebih didahulukandari al-Qur’an maupun Hadis dalam bidang selain akidah dan ibadah mahdah.

Apakah dengan membubarkan itu justru akan memicu perlawanan?

Di mana ada negarayang tidak ada perlawanan?Indonesia itu sudah sangat lunak dibanding negara lain. Ancaman atau perlawanan itu selalu ada. Tetapi menyelesaikan ancaman di setiap ruang dan waktu itulah yang diperlukan. Hukum besar yang dipakai Allah dalam al Qur’an itu hanya satu, yaitu takdiratau sunatullah. Setiap makhluk Allah, termasuk manusia terkena hukum positif (maslahah)dan negatif (mafsadah)sekaligus. Islami itu proses mengoptimalkan potensi positif suatu benda dan meminimalkan negatifnya sampai pada titik keseimbangan.

I’diluu huwa aqrobu littaqwa, berbuat adillah kamu karena keadilan itu adalah sesuatu yang paling dekat. Jadi, keadilan (keseimbangan) adalah hukum terbesar Allah yang mengatur dunia ini setiap detik. Al Qur’an mengatakan hudalilmutaqin (bukan hudalilmukminin)maksudnya adalah manusia plusatau insan kamil karena mampumenggabungkan kealaman, kemanusiaan dan ketuhanan. Berbuat baik bisa dilarang kalau akibatnya membahayakan. Islam itu bukan Islamisme, Islam itu dermawan, tetapi bukan dermawanisme, Islam itu spiritual, tapi bukan spiritualisme, Islam itu politik, tetapi bukan politikisme.

Jadi, posisi HTI itu sudah membahayakan, minimal bagi dirinya sendiri. HTI itu laa illaha illa allah yang berlebihan dalam politik, karena menabrak konsensus. Sekarang sudah ditunjukkan oleh pemerintah (dengan dibubarkan).

bersambung ke Bag. II…